PAN Sebut Jika Dukung Pemerintah Tak Perlu Jatah Menteri
Merdeka.com - Politikus PAN Bima Arya mengklaim pihaknya tidak mengincar kursi menteri jika berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bima mengatakan, mendukung pemerintah bukan berarti harus ditukar dengan jabatan di kementerian.
"Tidak harus, artinya koalisi itu kan ada dukungan atas kebijakan pemerintah, ada posisi-posisi lain juga yang bisa disinergikan, tidak selalu di kementerian saya kira," kata Bima di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2).
Bima menegaskan, tidak akan meminta-minta posisi di kabinet. Dia mengatakan, tidak menunggu pula ada reshuffle kabinet.
"Kita tidak meminta-minta posisi di kabinet, karena itu ruang kan. Kalau masuk kabinet harus ada reshuffle, belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kita itu bukan suatu yang kita tunggu, atau sesuatu yang kita tuntut," ucapnya.
PAN, saat ini belum dalam sikap menentukan apakah akan gabung koalisi atau di oposisi. Bima mengaku tidak ingin PAN dalam posisi yang abu-abu.
Wali Kota Bogor itu menuturkan, PAN akan mempertimbangkan ajakan Jokowi untuk bergabung jika memang ada.
"Tapi ketika ada undangan itu datang, dan ada ruang politik, pasti akan kita diskusikan secara internal dengan terbuka. Opsi itu kita buka kembali," ujarnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024
Budi Arie menyebut masyarakat sudah paham kemana Presiden Jokowi akan menjatuhkan pilihan.
Baca SelengkapnyaKetum Projo Budi Arie Nilai PSI Memiliki Napas dan Semangat Jokowi
Budi Arie mendorong, agar relawan dan masyarakat memberikan dukungan kepada PSI agar masuk parlemen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaTermasuk Anies, Ini Deretan Politikus Ternama yang Ramaikan Bursa Pilkada DKI Jakarta 2024
Sampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaJejak Karir AHY: Pensiun Dini dari TNI, Gagal jadi Gubernur DKI dan Kini Menteri Anak Buah Jokowi
Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca SelengkapnyaDidukung Koalisi Besar, Gerindra Optimistis Suara Prabowo di Sumsel Lampaui 68 Persen
Bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca Selengkapnya