Noriyu: Kartu Indonesia Sehat Jokowi langgar konstitusi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) mengkritisi niatan Capres Jokowi yang dalam kampanyenya menjual Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mencanangkan kesehatan gratis bagi warga. Menurut dia, wacana itu melanggar konstitusi karena sudah ada UU BPJS dan UU SJSN yang menanggung biaya kesehatan bagi warga miskin.
Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam implementasi UU BPJS Kesehatan khusus bagi warga miskin. Dia pun mempertanyakan apa maksud Jokowi buat Kartu Indonesia Sehat itu.
"KIS itu apa sih? program lokal yang dinasionalkan? itu justru menyalahi konstitusi," ujar Nova kepada merdeka.com, Senin (16/6).
Politikus Partai Demokrat ini menyayangkan seorang capres malah menggunakan kartu untuk menggratiskan bagi para warga yang sakit. Padahal Komisi IX, kata dia, malah ingin kartu-kartu itu dihentikan dan cukup menggunakan BPJS Kesehatan saja.
"Komisi IX itu kalau ke daerah-daerah melakukan kunjungan kerja, kita imbau program kartu-kartuan itu untuk kesehatan segera dihentikan dan ditransisikan ke dalam program JKN. Pakai APBN. APBD jangan lagi buat program kartu-kartuan, pakai untuk tingkatkan insentif tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jangan perah tenaga mereka karena pendidikan mereka tidak gratis tapi hasil keringat orang tua mereka," tegas dia.
Dia juga mengusulkan agar para capres baik Prabowo maupun Jokowi lebih baik memikirkan bagaimana cara membuat masyarakat agar tetap sehat. Ketimbang harus memikirkan bagaimana cara mengobati.
"Saya lihat para capres masih hobi dengan paradigma sakit, ayo berlomba masuk fasilitas pelayanan kesehatan karena gratis. Pemimpin harus mampu tularkan virus paradigma sehat, mencegah lebih baik daripada sakit walaupun gratis sekalipun," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Minta Menkes Lakukan Transformasi Kesehatan Besar-besaran
Budi menjelaskan, puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah.
Baca SelengkapnyaJokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain
Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya