NasDem ingin ambang batas parlemen naik 100 persen di UU Pemilu

Draf Revisi UU Pemilu telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Dalam draf itu, pemerintah menetapkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya ingin kenaikan pada persentase ambang batas parlemen. Bahkan, dia ingin kenaikan 100 persen, menjadi 7 persen perolehan suara bagi partai yang ingin lolos ke DPR."NasDem mengusulkan kenaikan parliamentary threshold 100 persen dari 3,5 persen menjadi 7 persen. Kami akan perjuangkan agar PT tersebut bisa disepakati pada revisi UU Pemilu yang sebentar lagi akan dibahas di DPR RI setelah menerima Ampres," kata Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10).Restruturisasi fraksi dan parpol di DPR RI, kata dia, menjadi titik krusial dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraaan pemerintahan yang efektif. Kenaikan PT, lanjut dia, akan lebih menyederhanakan jumlah Fraksi DPR RI secara konstitusional dan natural sesuai pilihan konstituen dan tidak dikiati dengan berbagai aturan pragmatis yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara."Perubahan ini harus segera dilaksanakan agar setiap parpol peserta pemilu dapat mempersiapkan keikutsertaan dan kiat-kiat parpol dalam program dan misi partai yang ditawarkan pada konstituen agar mampu melampaui batas minimum PT tersebut sedini mungkin," kata anggota Komisi XI DPR itu.NasDem akan mengajak serta fraksi lainnya dan menyakinkan bahwa sudah saatnya restrukturisasi fraksi dan parpol untuk dilaksanakan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang akan datang."Setiap kali pemilu yang menggunakan BPP dan PT akan selalu ada suara konstituen yang tidak dikonversi menjadi kursi legislatif. Dan itu terjadi di hampir semua pileg di Indonesia, kecuali pemilu tahun 1999 di awal reformasi," kata Johnny."Pilihan alternatif bisa diatasi melalui mekanisme PT fraksi, dimana setiap suara dihitung dan dikonversi menjadi kursi namun syarat membentuk fraksi dengan PT fraksi yang cukup tinggi agar memungkinkan restrukturisasi fraksi dan parpol," imbuhnya.