Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MKD putus kasus Setnov hari ini, Demokrat bilang sudah kasih arahan

MKD putus kasus Setnov hari ini, Demokrat bilang sudah kasih arahan Sudirman Said bersaksi di sidang MKD. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar sidang putusan terkait kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK di Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Fraksi Partai Demokrat mengaku sudah memberikan wejangan kepada anggotanya dalam hal pengambilan keputusan siang nanti.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya menginginkan agar proses di MKD betul-betul objektif. Demokrat tak ingin MKD tidak objektif dalam mengambil keputusan.

"Sebelum bersidang Fraksi Demokrat sudah berikan arahan, bahwa prinsipnya yang kita inginkan sebuah proses betul-betul objektif dan rasional. Fraksi Demokrat tidak pada posisi kemudian menggiring kesalahan orang, menyalahkan keputusan sebelum adanya proses yang menyertainya. Kita tidak ingin membuat punishment tanpa ada data, keterangan dan alat bukti," kata Didik saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (16/12).

Namun demikian, Didik menjelaskan, sesuai dengan UU MD3 jika anggota MKD merupakan independen termasuk harus bebas dari intervensi fraksinya. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kasus Setya Novanto kepada dua kader Demokrat yang ada di MKD.

"Prinsip dasar MKD bahwa mekanisme dan aturannya tiap anggota yang ada di MKD itu independen, tidak seorang pun bisa mengintervensi keberadaan mereka termasuk fraksi. Dalam konteks itu, kita serahkan pandangan umum dan keputusannya kepada anggota fraksi kita di MKD," tutur Didik.

Anggota Komisi III DPR ini tidak mau memberikan komentarnya secara pribadi apakah Setnov bisa dikatakan melanggar kode etik yang melakukan pertemuan dengan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Riza Chalid. Didik menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Demokrat yang berada di MKD.

"Untuk menuju sebuah keputusan harus berdasarkan pada kesesuaian antara keterangan fakta, alat bukti, keyakinan dari teman-teman di MKD. Kalau kemudian menyimpulkan melanggar atau bukan saya tidak bisa berikan opini. Karena saya bukan bagian dari MKD. Karena memutuskan tidak hanya melihat keterangan dan opini yang di dapat di persidangan saja. Itukan mesti diklarifikasi, validasi, pastikan apakah keterangan itu benar atau tidak itu akan disinergikan dengan alat bukti dan fakta-fakta," tegas dia.

Setelah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi di kasus 'Papa Minta Saham'. MKD berencana memutuskan hasilnya pada siang nanti Pukul 13.00 WIB. Meskipun, MKD belum memeriksa pengusaha Riza Chalid yang ada dalam rekaman percakapan dengan Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Skor AHY Lawan Moeldoko: 19-0
Skor AHY Lawan Moeldoko: 19-0

Dengan kemenangan ini, Demokrat merasakan semakin kuat dan berani dalam mencari keadilan dan kebenaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika
Cak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika

Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi
Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya