MKD putus kasus Setnov hari ini, Demokrat bilang sudah kasih arahan
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar sidang putusan terkait kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK di Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Fraksi Partai Demokrat mengaku sudah memberikan wejangan kepada anggotanya dalam hal pengambilan keputusan siang nanti.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya menginginkan agar proses di MKD betul-betul objektif. Demokrat tak ingin MKD tidak objektif dalam mengambil keputusan.
"Sebelum bersidang Fraksi Demokrat sudah berikan arahan, bahwa prinsipnya yang kita inginkan sebuah proses betul-betul objektif dan rasional. Fraksi Demokrat tidak pada posisi kemudian menggiring kesalahan orang, menyalahkan keputusan sebelum adanya proses yang menyertainya. Kita tidak ingin membuat punishment tanpa ada data, keterangan dan alat bukti," kata Didik saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (16/12).
Namun demikian, Didik menjelaskan, sesuai dengan UU MD3 jika anggota MKD merupakan independen termasuk harus bebas dari intervensi fraksinya. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kasus Setya Novanto kepada dua kader Demokrat yang ada di MKD.
"Prinsip dasar MKD bahwa mekanisme dan aturannya tiap anggota yang ada di MKD itu independen, tidak seorang pun bisa mengintervensi keberadaan mereka termasuk fraksi. Dalam konteks itu, kita serahkan pandangan umum dan keputusannya kepada anggota fraksi kita di MKD," tutur Didik.
Anggota Komisi III DPR ini tidak mau memberikan komentarnya secara pribadi apakah Setnov bisa dikatakan melanggar kode etik yang melakukan pertemuan dengan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Riza Chalid. Didik menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Demokrat yang berada di MKD.
"Untuk menuju sebuah keputusan harus berdasarkan pada kesesuaian antara keterangan fakta, alat bukti, keyakinan dari teman-teman di MKD. Kalau kemudian menyimpulkan melanggar atau bukan saya tidak bisa berikan opini. Karena saya bukan bagian dari MKD. Karena memutuskan tidak hanya melihat keterangan dan opini yang di dapat di persidangan saja. Itukan mesti diklarifikasi, validasi, pastikan apakah keterangan itu benar atau tidak itu akan disinergikan dengan alat bukti dan fakta-fakta," tegas dia.
Setelah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi di kasus 'Papa Minta Saham'. MKD berencana memutuskan hasilnya pada siang nanti Pukul 13.00 WIB. Meskipun, MKD belum memeriksa pengusaha Riza Chalid yang ada dalam rekaman percakapan dengan Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaDengan kemenangan ini, Demokrat merasakan semakin kuat dan berani dalam mencari keadilan dan kebenaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaMenanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaFirli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca Selengkapnya