Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kinerja menteri dari Demokrat bikin jeblok dukungan partai

Kinerja menteri dari Demokrat bikin jeblok dukungan partai Andi Mallarangeng. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Para pendukung Anas Urbaningrum mulai bersuara terkait menurunnya elektabilitas partai Demokrat. Menurut Ketua DPP Bidang Tanggap Darurat Partai Demokrat Umar Arsal jebloknya suara Demokrat juga disebabkan kinerja pemerintah.

Umar beranggapan kinerja pemerintahan pun menjadi faktor penting dalam pengaruh buruknya elektabilitas partai Demokrat.

"Faktor kinerja pemerintahan juga, terutama menteri dari Demokrat, apalagi kedudukan Menpora sekarang, banyaklah, jangan dikambing hitamkan seseorang," tegas Umar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Anggota Komisi V DPR ini juga berpendapat, suatu hal yang tidak wajar apabila hanya karena hasil survei, lantas Ketua Umum harus dilengserkan. Menurut Umar tersebut tidak terjadi di partai lain.

"Lihat PKS, PAN terjun bebas juga. Tapi partai tidak sikapi dengan emosional. Hal ini wajar, mesti disikapi dengan kerja keras. PAN tidak ada yang minta Hatta turun, Hanura tidak ada yang minta Wiranto turun," terangnya.

Oleh sebab itu, dia menilai, penurunan elektabilitas partai bukan disikapi dengan menurunkan ketua umum. Melainkan dilakukan dengan kerja keras.

Dia juga yakin bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bersikap arif dan bijaksana dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan atas persoalan ini. Termasuk tidak akan melengserkan Anas dari kursi ketua umum.

"Saya yakin beliau taat dengan asas santun, dia pendiri Demokrat pasti akan mengambil putusan yang baik, duduk bersama Anas, membicarakan DPD DPP, dalam waktu dekat menyikapi turunnya elektabilitas partai," tandasnya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya