Kasus dugaan mahar politik Sandiaga, PDIP dukung Bawaslu dilaporkan ke DKPP
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mendukung Federasi Indonesia Bersatu untuk melaporkan Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena tidak menindaklanjuti kasus dugaan mahar politik yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Menurut dia, semua pihak memiliki kewenangan untuk melaporkan Bawaslu secara etik ke DKPP.
"Ya memang secara aturannya seperti itu ya harus dilaporkan ke DKPP," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).
Dia menilai pelaporan itu terjadi karena kasus tersebut belum juga terselesaikan. Eriko menyayangkan sikap Bawaslu yang langsung memutuskan menutup kasus dugaan mahar tersebut.
"Ketika isu ini belum dituntaskan, atau katakan tuntas dan memang tidak ada kan itu ditentukan dengan status hukum bukan dengan katakan isu-isu. Nah dalam hal ini kami juga mengimbau Bawaslu untuk lebih jauh," ungkapnya.
Anggota DPR ini berharap Bawaslu bisa menindak lebih jauh kasus itu. Ia menilai Bawaslu tidak mampu menyelesaikan juga dapat melibatkan lembaga hukum lainnya.
"Kenapa tidak libatkan KPK, tidak libatkan kejaksaan, tidak libatkan kepolisian dalam hal ini kalo memang prasarana di Bawaslu tidak ada kan ini boleh saja," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaDua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi
Dugaan pelanggaran pidana Pemilu saat ini telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaIncumbent Berguguran, DPR RI Dapil Banten II Dihuni Caleg Wajah Baru
Untuk gabungan suara partai politik ditambah caleg, PAN menduduki peringkat pertama yakni 244.983 Suara.
Baca SelengkapnyaKantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK
Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya