Merdeka.com - Suasana debat capres jilid II sempat menghangat saat Badan Pemenangan Nasional (BPN) melempar protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Protes itu dilayangkan saat jeda debat yang digelar Minggu (17/2) malam. Komplain terjadi usai pernyataan Capres nomor urut 01, Jokowi yang dinilai menyerang capres nomor urut 02, Prabowo secara personal.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla menyerahkan kepada Bawaslu terkait adanya laporan yang ditujukan kepada Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi).

"Itu urusan Bawaslu lah dan KPU, dan masing-masing pihak. Ya saya tidak ingin campuri. Tapi itu biar berjalan, biar Bawaslu yang menilai," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Dia juga menilai dalam debat yang berjalan selama 90 menit tersebut, Jokowi lebih banyak memberikan jawaban yang benar. Sebab kata JK, Jokowi lebih menguasai.

"Saya juga selalu sampaikan ke beliau bahwa gampang bapak jawab sesuai pengalaman," kata JK.

Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, melalui Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Jokowi karena dianggap melakukan penyebaran fitnah terkait kepemilikan tanah oleh Prabowo.

Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf c yang mengatur pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.

"Kami dari Tim Advokat Indonesia Bergerak telah melaporkan Capres 01 dalam hal ini Jokowi terkait dengan apa yang beliau sampaikan pada saat debat di Hotel Sultan Jakarta. Bahwa pada beliau yang sampaikan lebih pada menyerang pribadi, fitnah," ujar Djamalluddin Koedoeboen dari TAIB di kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Capres nomor urut 01 Jokowi menyesalkan adanya laporan tersebut. Dia memandang, lebih baik tak perlu ada debat capres jika sedikit-sedikit dilaporkan.

"Ya debat yang lalu saya juga dilaporkan. Debat yang minggu lalu juga dilaporkan, kalau debat dilapor-laporin enggak usah debat saja lah. Debat kok dilaporkan? Ya gimana?" kata Jokowi di pabrik PT Mayora Indah Tbk, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2).

Jokowi mengatakan, jika dalam debat ada yang salah atau pernyataan yang tidak berkenan pasti sudah diberitahu oleh pihak Bawaslu.

"Kan sudah ada, coba ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Kalau kira-kira enggak anu (sesuai aturan), pasti dibisiki," kata Jokowi.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar menuturkan, BPN melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dilakukan Capres Petahana Jokowi lewat pernyataannya yang diklaim menyerang Prabowo secara personal.

"Jadi Bawaslu sudah menerima laporan terkait. Laporan tersebut berkaitan dengan pasal 280 UU Pemilu no 7 tahun 2017 ayat 1c, di mana larangan pasangan calon peserta pemilu dalam kampanye menghina seseorang, suku agama dan ras dan peserta pemilu," kata Fritz usai acara bersama Perludem, di Graha Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Bawaslu tengah mengkaji apakah unsur dalam dugaan pelanggaran tersebut terpenuhi dalam aspek formil dan materilnya. "Jadi apabila itu terpenuhi maka akan dilakukan klarifikasi terhadap para tim," jelas Fritz.

Fritz menerangkan, definisi pernyataan yang bertendensi menyerang personal meliputi dua norma. Pertama adalah etika debat dan kedua adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

"Jadi etika debat itu sebuah aturan yang disepakati oleh peserta pemilu dan KPU. Di debat pertama kan juga sudah didiskusikan aturan debat ya," jelas Fritz.