Merdeka.com - Presiden Jokowi menantang Capres Prabowo membuktikan kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen. Bahkan Jokowi meminta Prabowo tak asal bicara, menyarankan agar informasi itu dilaporkan ke KPK.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD ditangkap KPK sebagai bukti adanya kebocoran anggaran negara.

"Dan enggak bisa disangkal bahwa sekarang kan banyak eksekutif, legislatif yang kemudian terkena kasus (korupsi). Contoh banyak kepala daerah, anggota DPRD baik dari partai koalisi pemerintah maupun non pemerintah. Itu kan semua namanya kebocoran anggaran," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Menurutnya, semua bukti terkait kebocoran data sudah terbuka dengan jelas. Sehingga, lanjut Dasco, merasa pihaknya tidak perlu mengungkapkan data kebocoran lagi.

"Ya gimana kami mau bawa bukti ke KPK, itu kan sudah ada buktinya. Ini tinggal bagaimana sekarang kita mencegah itu, misal Pak Jokowi ya jangan sampai terjadi di eksekutif pemerintahan. Bukan soal lapor melapor," ungkapnya.

Dasco menegaskan, yang terpenting saat ini adalah melakukan pencegahan kebocoran dana. Bukan fokus membeberkan data-data kebocoran.

"Kan ada tinggal kumpulin kliping-kliping berita, tapi buat apalah. Mending fokus ke pencegahan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut anggaran negara bocor sebanyak 25 persen per tahun. Jokowi meminta Prabowo berbicara berbasis data dan fakta.

"Jangan asal," kata Jokowi sambil menunjuk mulutnya sendiri usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di Ji-Expo Kemayoran,Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Calon presiden petahana ini meminta Prabowo segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memiliki bukti kebocoran anggaran negara. Dengan begitu, tidak ada informasi simpang siur yang beredar di masyarakat.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu," ujarnya.

Jokowi kemudian menyinggung tuduhan Prabowo pada 2014 lalu bahwa ada kebocoran anggaran negara sebanyak Rp 7.200 triliun.

"Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta," ucap Jokowi.