Dituding ngemis jabatan, Azis ngaku terlalu lemah buat intervensi

Merdeka.com - Pernyataan petinggi PAN soal mendapatkan jatah dua menteri di Kabinet Jokowi membuat mereka menjadi bulan-bulanan partai pendukung pemerintah. Bahkan, politikus Partai NasDem menyebut PAN pengemis jabatan.

Ketua DPP PAN, Azis Subekti menjawab tudingan beberapa partai politik yang menyatakan dia sedang mengemis jatah menteri. Dia mengaku hanya menyampaikan wacana analisis, dan menyangka banyak orang melihat posisinya terlalu lemah untuk mengintervensi presiden.

"Itu di luar konteks. Dia enggak memahami esensi berita. Tak pernah saya bilang minta jatah menteri. Kalau dia mempersepsikan bahwa saya orang yang bisa mendikte (presiden) dan kemudian mengintervensi perombakan kabinet, ya saya senang sekali, hebat dong saya," kata Azis saat dihubungi merdeka.com, Rabu (30/12).

Azis mengakui bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Hanya Jokowi yang bisa memutuskan, sedangkan pihak lain bisa menyampaikan pandangannya, bukan malah bungkam.

"Itu lebih pada istilahnya dia seolah-olah mau membela presiden tapi menurut saya tidak tepat. Terlalu paranoid, ketakutan dengan keadaan. Padahal ini kan wacana biasa, kalaupun saya tidak menyampaikan ada orang lain yang akan menyampaikan hal itu. Presiden tentu lebih tahu kapan mengumumkan itu," ungkapnya.

Menurut analisisnya, reshuffle itu kan kebutuhan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi negara yang dipengaruhi kinerja menteri.

"Mestinya ya memang segera kalau reshuffle. Ini bukan mendesak, hanya pandangan saya pribadi. Karena reshuffle itu bagian dari momentum untuk ada pergerakan baru di dalam tim untuk mendukung pencapaian kinerja presiden," tuturnya.

Sebagai orang biasa, Azis menyampaikan bahwa membahas isu reshuffle sebenarnya tak masalah, bukan sesuatu yang sakral. Menurutnya Jokowi sendiri juga butuh wacana dari publik.

"Kalau orang kecil seperti saya bicara reshuffle tak masalah, itu bagus sebenarnya. Itu wujud bahwa soal reshuffle walaupun hak prerogatif presiden, itu adalah bukan hal yang sakral. Desakralisasi terhadap isu reshuffle itu baik. Karena ya semua pejabat publik itu akan membuat negara ini makin sehat," ujarnya.

Azis juga menjelaskan bahwa tak ada upaya mendesak dari dirinya. Jabatannya tak akan memberikan tekanan agar Jokowi segera memberi keputusan.

"Mengintervensi itu kalau ada seseorang duduk bersama presiden, lalu presiden ditekan, itu baru mendikte. Kalau orang kayak saya ini ya berwacana namanya," pungkasnya.