2 Kepala daerah bantah Ahok soal mahar politik

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa ada mahar politik dalam pencalonan Pilgub DKI 2017 dibantah oleh dua kepala daerah terbaik, Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).Kedua kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa isu soal mahar politik itu sama sekali tidak benar."Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah. Tapi mesin partai itu kan bergerak," kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3)."Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," imbuhnya."Enggak ada itu, saya enggak pernah itu diminta, coba tanya dari PAC atau ranting apakah ada yang pernah dapat uang dari aku, enggak ada," tegas penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 ini.Risma mengatakan, kalau mau menang dalam pilkada, seorang calon harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDIP yang surveinya sudah 30 persen, kata dia, kalau mau menang, maka perlu menggandeng masyarakat."Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek," tantang wali kota ketiga terbaik dunia 2014 ini.Oleh karena itu, Risma menilai asumsi Ahok bahwa ada mahar politik di PDIP sehingga calon inkumben itu memilih jalur independen, sama sekali tidak benar."Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya, supaya teman-teman meluruskan, masak ada minta mahar? Demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun," tandasnya.Risma juga menjelaskan kenapa dia lebih memilih menerima diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur perseorangan atau independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya, dan sesuai fatsun agama, seseorang tidak boleh meminta jabatan."Nah kemudian kan ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen, berarti aku punya nafsu, untuk mendapatkan jabatan itu," ungkap Risma."Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDI Perjuangan, nah itu bagian dari amanat. Jadi bedanya di situ," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Risma, dia secara moral merasa harus menyampaikan pembelaan ketika partainya dipojokkan seolah ada yang meminta mahar politik. Termasuk isu yang berkembang belakangan ini terkait Pilgub DKI Jakarta 2017."Makanya saya harus bela, wong saya enggak dimintain uang sama sekali. Saya yakin juga Pak Ahok gak dimintai," tukasnya."Tapi kalau ngomong itu PAC dan ranting, itu proses pemenangan ya begitu prosesnya. Karena itu sampai bawah sampai ranting bawah itu ada di PDI Perjuangan, sampai bawahnya ranting itu ada di PDI Perjuangan," jelasnya.Sementara itu, Azwar Anas juga mengatakan tuduhan calon inkumben gubernur DKI Jakarta itu sama sekali tidak sesuai fakta.Bekas kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dua kali diusung PDIP dalam pilkada itu merasa tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik. Bahkan, Anas justru merasa dibantu oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut."Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," tegas Anas seperti dikutip Antara, Sabtu (12/3).Anas menegaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, dia justru malah dibantu oleh PDIP. Mantan anggota DPR ini mencontohkan, saat harus membiayai saksi-saksi, dia justru tak mengeluarkan uang sama sekali."Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain, jelas bupati yang telah mendatangkan banyak penghargaan, khususnya bidang pariwisata," untuk Banyuwangi ini.Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi. Anas bahkan sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di pilkada Banyuwangi.Karenanya, Anas menegaskan bahwa biayanya memenangi pilkada Banyuwangi relatif murah karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi."Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," tegasnya.