Soal insiden Monas, Sandiaga harusnya tak bermanuver tarik ke unsur politik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut kegiatan bagi-bagi sembako yang mengakibatkan kericuhan di Monas Sabtu 28 April lalu, memiliki unsur politik. Sandi mengklaim mendapat laporan bahwa kegiatan tersebut diorganisasi untuk memakai pakaian dengan warna dan atribut tertentu.

Terkait hal itu, peneliti dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, seharusnya Sandiaga tak bermanuver dengan menyebut ada unsur politik di balik acara tersebut. Apalagi, kata Ray, kegiatan itu menyangkut rakyat yang menjadi korban kericuhan.

"Mestinya (Sandiaga) tidak mengatakan ada unsur politik. Tidak boleh karena ini soal kemanusiaan," kata Ray di Jakarta, Rabu (2/5).

Menurut Ray, Sandi sebaiknya fokus bekerja dan mencari solusi agar kericuhan akibat pembagian sembako tidak terulang lagi.

"Mencari solusi agak tidak terulang jauh lebih tepat. Simbol-simbol (pakaian dan atribut) biar publik saja menilai," katanya.

Sandi, kata dia, juga lebih baik bicara konstruktif ke depan, apakah model acara seperti itu ke depannya diizinkan digelar di Monas atau tidak.

"Diimbau ke depan dipikirkan bantuan dibawa ke lokasi yang dimungkinkan. Termasuk soal car free day (insiden persekusi), langkah apa yang harusnya dilakukan Pemda," katanya.

Mengenai adanya korban, Sandi awalnya mengungkapkan ada dua anak tewas karena berdesakan saat antre sembako di Monas. Namun, kepolisian membantah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, mengatakan dua anak tersebut sakit dan akhirnya meninggal dunia di luar area Monas.

Ray pun mempertanyakan sumber data Sandiaga yang menyatakan hal itu. Harusnya, kata dia, Sandiaga berbicara informasi prosedural yakni dari pihak keamanan pemda sehingga politikus Gerindra itu mempunyai data kuat, walau berbeda dengan kepolisian.

"Sumber informasi harus diperjelas lagi. Jadi Sandi kalau bisa jelaskan secara jelas datanya," katanya.