Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam atau FPI yang hingga kini belum diperpanjang. Dia menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengkaji dari berbagai aspek salah satunya apakah benar FPI akan setia dengan Pancasila dan NKRI.

"Lagi dikaji dan harus dilihat secara komprehensif tentu bukan sekadar pernyataan tetapi benar enggak pernyataan itu, tentu harus didalami sehingga ketika mengambil keputusan sudah memikirkan semua aspeknya yah," ungkap Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (28/11).

Dia menjelaskan pemerintah tidak menolak tetapi kali ini perlu dibahas dengan baik. Pembahasan tersebut sedang dibahas dalam rapat-rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Fachrul Razi secara tertutup.

"Saya kira itu bukan ditolak tetapi masih di bahas," ungkap Ma'ruf.

Pemerintah Sedang Berdiskusi

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, masalah itu sudah didiskusikan dalam rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Fachrul Razi secara tertutup.

"Sesudah kita diskusikan bersama-sama, kesimpulannya begini. Setiap warga negara itu punya hak berkumpul dan berserikat dan FPI itu punya hak untuk berkumpul berserikat menyatakan pendapat, bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (27/11).

Karena itu, masih kata dia, negara mempunyai peran untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah undang-undang. Sehingga melihat prosedural administratif yang telah diajukan oleh FPI tersebut.

"Lalu disimpulkan, FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar, dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami. Dan Menteri Agama nanti akan mendalami, dan melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi," jelas Mahfud.