Merdeka.com - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkesempatan bertemu warga Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula para investor reklamasi teluk Jakarta.

Salah satu investor bernama Hermawan pun mempertanyakan kebijakan pasangan calon nomor urut 3 yang dengan tegas menolak kelanjutan dari reklamasi yang bernilai triliunan rupiah.

"Penghentian reklamasi ini masalahnya apa? amdalnya atau apa," kata Herman di kawasan PIK, Jakarta Utara, Minggu (19/3).

Hermawan menilai reklamasi bukanlah barang baru di kalangan pengusaha. Dia pun mengaku berani mengeluarkan uang lantaran pemerintah yang dulu menyebutkan mega proyek tersebut sah secara aturan hukum.

Namun saat ini dijadikan alat politisasi untuk kepentingan pihak tertentu. Padahal ada pulau yang telah selesai diuruk dengan pasir bahkan telah berdiri bangunan-bangunan.

Sebagai pengusaha, dia pun mengaku telah membayar pajak kepada negara untuk melestarikan lingkungan. Dia pun menuding Sandiaga tak tahu kalau pengusaha juga ikut serta dalam melindungi hutan mangrove di sekitar pulau reklamasi.

"Kami ingin tahu di mana kesalahannya. Kami menduga bapak (Sandiaga) tidak pernah tahu kami pengusahaan yang menjaga hutan lindung (mangrove), kami jaga monyetnya, ularnya, dan biawaknya," ungkap Herman.

Investor lainnya, Rudi Halim menginginkan kepastian akan aturan dari pulau reklamasi. Sebab dia tahu pasangan Anies-Sandi dengan tegas menolak kelanjutan pembuatan pulau-pulau baru di Teluk Jakarta.

"Sejak tahun 1980, Pantai Mutiara sudah tercemar, nelayan juga mengambil ikan bukan di sini, jadi penilaian reklamasi merugikan nelayan saya rasa tidak tepat," kata Rudi .

Mendapatkan pernyataan bernada protes itu, Sandiaga pun memberikan penjelasan terkait programnya. Meski pihaknya akan menghentikan reklamasi pulau namun dia meminta para investor yang terlanjur mengucurkan duit tidak perlu khawatir.

Untuk mencari solusi, Sandiaga pun mengatakan akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar.

"Kita cari solusi bersama. Saya juga orang dagang, tahu bagaimana berinvestasi. Kejadiannya memang seperti ini, hukumnya pabaliut," jawab Sandi.

Politisi Partai Gerindra ini menyakini solusi terbaik akan muncul seiring dengan pertemuan intens membahas penyelesaian aturan reklamasi. Dia tetap berprinsip bahwa baik pedagang, pengembang maupun pemerintah tidak boleh dalam kedudukan rugi.

"Saya siap duduk sama-sama mediasi, konsepnya tidak boleh ada yang dirugikan. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab karena atasan kita. Itu pandangan saya," tutupnya.