Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rekannya Diperiksa Korupsi Dana Desa, Kades di Kapuas Hulu Resah dan Ingin Mundur

Rekannya Diperiksa Korupsi Dana Desa, Kades di Kapuas Hulu Resah dan Ingin Mundur ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Yusuf Basuki memberikan tanggapan positif atas pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap kepala Desa Tekalong, terkait penggunaan dana desa. Meski begitu dia mengungkapkan ada sejumlah kades yang resah.

"Kami memberikan apresiasi terhadap penegak hukum atas upaya yang dilakukan," katanya kepada Antara, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (21/8).

Namun menurut dia, persoalan Kades Tekalong itu membuat kepala desa di Kapuas Hulu cukup resah, bahkan para kepala desa ada yang ingin mengundurkan diri dan itu disampaikan melalui Apdesi.

Dia mengatakan, meskipun persoalan Kades Tekalong tersebut masih dugaan dalam tindak pidana korupsi dana desa, tetapi hal tersebut membuat kepala desa di Kapuas Hulu tidak konsentrasi dalam pelayanan publik di desa karena dihantui ketakutan dilaporkan dalam pengelolaan dana desa.

Menurut dia, tidak semua masyarakat paham mekanisme dan sistem pengelolaan dana desa dan dengan mudahnya melaporkan kepala desanya kepada pihak aparat penegak hukum, karena dianggap melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.

Padahal kata Basuki, dalam pengawasan itu ada BPD di desa, kemudian di periksa juga oleh inspektorat dan pengawas lainnya, jadi tidak seharusnya masyarakat atau pun BPD langsung melapor kepada aparat penegak hukum.

"Kades - kades sekarang ini ketakutan, takut dilaporkan meskipun tidak mesti korupsi dana desa, mereka ada yang mau mengundurkan diri," ucap Basuki.

Selain itu, ketua Apdesi itu juga mengeluhkan banyak regulasi atau aturan yang berubah-ubah, bahkan saat ini masa pandemi COVID-19, sehingga menyulitkan kepala desa, ada Pemendagri, Permendes dan banyak lagi aturan belum sepenuhnya di pahami aturan kembali berubah.

Terkait persoalan Kades Tekalong, kata Basuki, secara organisasi Apdesi yang bersangkutan sudah dipanggil karena Kades Tekalong berinisial FN itu juga pengurus Apdesi Kapuas Hulu.

Dia mengatakan, Kades Tekalong siap mempertanggungjawabkan apabila dugaan yang disangkakan kepada dirinya itu terbukti ada kerugian negara setelah hasil pemeriksaan Inspektorat atau APIP, maka yang bersangkutan siap mengembalikan sesuai audit atau investigasi inspektorat.

"Jadi yang bersangkutan sudah kami panggil secara organisasi Apdesi, dan Pak Kades Tekalong siap mengembalikan apabila ada kerugian negara berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, tapi pemeriksaan di kepolisian itu masih sifatnya dugaan, jadi kami berharap masyarakat memahami proses tersebut, kepala desa di Kapuas Hulu pun saya harap tetap tenang kita percayakan proses hukum terlepas itu salah benarnya, yang jelas itu masih sebatas dugaan," kata Basuki.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, AKP Rando mengatakan Kepala Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah memang sudah dilakukan proses masih tahap penyelidikan dan sudah dimintai keterangan, sedangkan saat ini tahap pemeriksaan saksi-saksi.

"Persoalan Kades Tekalong saat ini kami sudah memeriksa enam orang perangkat Desa Tekalong," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali

Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali

Setelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.

Baca Selengkapnya
Ajak Warga Pilih Caleg Tertentu, Kades dan Sekdes di Ogan Ilir Dilaporkan ke Bawaslu

Ajak Warga Pilih Caleg Tertentu, Kades dan Sekdes di Ogan Ilir Dilaporkan ke Bawaslu

Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak warga memilih caleg tertentu

Baca Selengkapnya
2 Polisi di Sumsel Dikepung Lalu Disandera & Diamuk Massa Usai Gerebek Penipu Online, Ini Kronologinya

2 Polisi di Sumsel Dikepung Lalu Disandera & Diamuk Massa Usai Gerebek Penipu Online, Ini Kronologinya

Kapolres menyesalkan tindakan warga yang menghalangi penangkapan pelaku kejahatan bahkan menyerang dan menyandera polisi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Relawan Capres Jadi Tersangka Sebarkan Rekaman Diduga Suara Forkompida Batubara Arahkan Dukungan ke Paslon

Relawan Capres Jadi Tersangka Sebarkan Rekaman Diduga Suara Forkompida Batubara Arahkan Dukungan ke Paslon

Polisi menangkap Palti dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks terkait rekaman suara

Baca Selengkapnya
Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti

Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti

Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Pastikan Tidak Ada Kerusakan di Terowongan Tol Cisumdawu hingga Waduk Jatigede

Menteri Basuki Pastikan Tidak Ada Kerusakan di Terowongan Tol Cisumdawu hingga Waduk Jatigede

Basuki meninjau lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (3/1) malam.

Baca Selengkapnya
Batalkan Izin Lapangan untuk Kampanye Akbar AMIN, Kades di Pasuruan Dilaporkan Bawaslu

Batalkan Izin Lapangan untuk Kampanye Akbar AMIN, Kades di Pasuruan Dilaporkan Bawaslu

Laporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.

Baca Selengkapnya
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?

Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.

Baca Selengkapnya