Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Pemantau Pemilu Soroti Kinerja KPU

Merdeka.com - KPU akan mengumumkan pemenang Pilpres 2019 pada 22 Mei nanti. Kendati begitu, pesta demokrasi yang digelar pada 17 April lalu menyisakan duka mendalam. Sebab, ratusan petugas pemilu meninggal dunia.

Tercatat, 606 petugas KPPS meninggal dan 11.239 orang sakit. Menyoroti angka tersebut, CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) Wa Ode Nur Intan menyesalkan belum adanya kepedulian dari capres maupun caleg terkait tragedi kemanusiaan pasca Pemilu.

"Capres atau caleg seolah tidak peduli pada masalah terkait meninggalnya petugas," kata Intan kepada wartawan, Kamis (16/5).

Intan menambahkan, tidak ada langkah konkret dari para kontestan Pemilu terhadap keluarga yang ditinggal. APDI pun mempertanyakan penyebab kematian para petugas KPPS, terutama setelah adanya temuan bahwa sakit yang diderita berlangsung tiba-tiba.

"Sakit tiba-tiba, kita tidak menuduh cuma mempertanyakan. Kami tidak peduli siapapun yang jadi presiden," sambungnya.

Merujuk tragedi tersebut, Intan mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi guna membuka misteri kematian petugas KPPS. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi petugas yang masih dirawat juga perlu diprioritaskan.

Kendati demikian, selaku pemantau Pemilu, APDI tengah melakukan pendataan terkait petugas yang wafat dan sakit. Termasuk berdialog dengan keluarga untuk meminta kesediaan dilakukannya autopsi forensik.

"Belum ada lembaga resmi yang merilis data siapa, dimana dan kenapa meninggal. 232 data sudah masuk detail kematian. Beberapa sudah ada yang bersedia (autopsi forensik), tapi belum bisa kita buka," terang Intan.

Sementara itu, pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Wibisono mengkritisi persiapan KPU. Menurutnya, KPU tidak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi petugas KPPS, apalagi dengan bertambahnya beban kerja dalam Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara Pilpres dan Pileg.

"Harusnya ini dapat diterapkan guna menjaga kesehatan petugas KPPS," terang Wibisono.

Oleh karena itu, LPKAN menilai, KPU telah lalai dan mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertujuan untuk mengungkap tragedi ini. Wibisono juga meminta Bawaslu untuk bersikap netral dengan mengumumkan para korban agar masyarakat mengetahui penanganan terhadap mereka.

"Apabila rekomendasi kami diabaikan, LKPAN akan melaporkan ke International Court of Justice (ICJ), International of Human Right Commission (IHRC), dan International Commission of Jurist (ICJ)," tandasnya.