Merdeka.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menagih komitmen fraksi-fraksi di DPR RI untuk menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berkaca pada kasus yang dialami Novia Widyasari, Puan menegaskan urgensi RUU TPKS harus segera diselesaikan. RUU ini akan menjadi payung hukum perlindungan bagi masyarakat dari kekerasan seksual.

"Kami meminta teman-teman fraksi di DPR RI untuk menunjukkan komitmennya dalam mencegah kian maraknya kasus kekerasan seksual," ujar Puan dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/12).

Puan mengatakan, banyaknya kasus kekerasan seksual jangan menjadi potret buruk Indonesia. Dia berharap tidak ada lagi jatuh korban kekerasan seksual.

"Jangan sampai banyaknya kasus kekerasan seksual menjadi potret buruk Indonesia. Tidak boleh ada lagi NWR yang lain, dan tidak boleh lagi korban-korban kekerasan seksual kesulitan mendapatkan keadilan," tegasnya.

Puan mengingatkan, apa yang dialami oleh Novita merupakan bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan. Dia menegaskan, diperlukan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh korban kekerasan seksual agar kasus serupa tidak terulang.

"Sudah banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, di mana kebanyakan korbannya adalah perempuan. Perlindungan terhadap perempuan masih menjadi PR besar buat Indonesia," tegas Ketua DPP PDIP ini.

Pelaku Harus Bertanggung Jawab

Puan menyampaikan duka mendalam terhadap Novita Widyasari. Ia mendesak pelaku yang merupakan anggota polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di muka hukum.

"Tidak peduli apapun latar belakang pelaku, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, agar korban NWR dan keluarganya mendapat keadilan," tegas Puan.

"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polri. Bersama masyarakat, kami akan mengawal kasus ini hingga pelaku dihukum dan korban serta keluarganya mendapat keadilan," pungkasnya.