Merdeka.com - Massa pendukung Prabowo - Hatta di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Keadilan (AMAPK) menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (21/8). Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hari secara adil.

Bila MK tidak berlaku adil, mereka mengancam ini akan memicu bangkitnya kembali Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan menuntut Aceh pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI melalui referendum.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan pihak kepolisian berjalan tertib dimulai sejak pukul 11.00 WIB. Peserta aksi yang didominasi oleh kaum ibu-ibu selain berorasi di atas mobil pikap dengan pengeras suara, juga membawa sejumlah poster dan spanduk. Di antaranya ada yang berbunyi 'Apabila MK tidak adil, Aceh pisah,' dan ada juga tertulis, 'MK tidak adil, GAM bangkit' dan sejumlah poster lainnya.

Selain itu dalam setiap peserta aksi berorasi menuding pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu penuh dengan kecurangan dan juga ada indikasi intervensi asing, sehingga pasangan Prabowo - Hatta dikalahkan. Sehingga pelaksanaan Pilpres kali ini dinyatakan oleh setiap orator aksi tersebut sangat inkonstitusional.

Koordinator aksi, Muzakir Reza Pahlevi mengatakan, kurangnya legitimasi Pilpres kali ini karena ada banyak terjadi kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana materi gugatan ke MK. Selain itu adanya campur tangan asing dalam menentukan pemenang Pilpres. Sehingga penting MK untuk memutuskan perkara ini secara adil dengan menerima semua gugatan yang dilayangkan oleh Prabowo - Hatta.

"Berlaku adil itu ketika MK mau menerima semua gugatan, kalau tidak berarti MK juga telah melakukan kecurangan, karena ini beranjak dari masifnya terjadi kecurangan," kata Muzakir Reza Fahlevi.

Muzakir Reza Pahlevi menambahkan, bila memang MK nantinya menolak gugatan Prabowo - Hatta, maka dia mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi di seluruh Aceh untuk menuntut referendum dengan opsi pisah atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena telah tidak lagi berlaku adil pada rakyat Aceh.

"Kita akan mengajak elemen sipil di Aceh untuk menuntut referendum bila MK tidak berlaku adil dan menuntut pisah dari NKRI," terangnya.

Kemudian AMAPK juga meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah melanggar hukum dengan membuat kecurangan. "Ketua KPU dan komisioner lainnya harus segera ditangkap, karena telah mengelabui suara rakyat Indonesia," tukasnya.