MKMK Ungkap Anwar Usman Dkk Dilaporkan Langgar Etik Sejak Agustus, tapi Tidak Diproses MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang perdana dengan agenda meminta keterangan para pelapor kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi terkait putusan syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, laporan dugaan pelanggaraan kode etik hakim konstitusi sudah masuk sejak Agustus 2023. Namun laporan tersebut hingga kini belum diproses MK.

"Ini menunjukan ada kegawatan dari segi waktu. Kami ini baru dilantik kemarin tapi sesudah kita pelajari rupanya sudah ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK," kata Jimly di Ruang Sidang Lantai IV Gedung II Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, ada beberapa laporan yang masuk terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Laporan ini ada usai putusan batasan usia capres-cawapres dalam gugatan Undang-Undang Pemilu.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini pemberitaan mengenai putusan MK sudah mengarah ke mana-mana atau lewat beberapa hari dan sudah ada beberapa laporan yang masuk," kata Anwar Usman kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin 23 Oktober 2023.