Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membela diri setelah diberhentikan oleh MKMK
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membela diri setelah diberhentikan oleh MKMK karena terbukti melanggar kode etik berat dalam memutuskan gugatan syarat Capres-Cawapres. Anwar Usman merasa fitnah atas putusan gugatan perkara nomor 90 tentang syarat Capres dan Cawapres adalah fitnah yang kejam.
Putusan Anwar Usman dan 8 hakim MK lain itu memicu kontroversi karena membuka jalan keponakannya Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
"Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum," kata Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11).
merdeka.com
Anwar Usman membantah ikut mempengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan gugatan perkara nomor 90 tersebut. Dia mengatakan, siapapun Capres-Cawapres yang maju tetap rakyat yang bakal menentukan.
"Pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan, siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak, sebagai Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Anwar.
MKMK menyatakan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Yakni melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Hutama.
Sidang MKMK membuktikan Anwar Usman terbukti membujuk hakim lain terkait gugatan batas usia minimum cawapres nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru.
Sebelum gugatan perkara 90 diputuskan, Anwar tak hadir Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada perkara 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang juga terkait isu yang sama karena sakit pada 18 September 2023.
Mayoritas hakim setuju menolak ikut campur batas usia minimum capres-cawapres. Namun, ketika RPH untuk perkara 90/PUU-XXI/2023, Anwar hadir. MKMK menyebut, Anwar hadir untuk memutus perkara ini karena 3 perkara sebelumnya ditolak tanpa kehadirannya.
Anwar Usman merasa fitnah atas putusan gugatan perkara nomor 90 tentang syarat Capres dan Cawapres adalah fitnah yang kejam.
MK menolak tiga perkara gugatan sidang permohonan gugatan batas usia Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnya
Anggota MKMK Bintan Saragih menyebut Anwar Usman layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua MK.
Baca Selengkapnya
Anwar juga tidak boleh mencalokan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan berakhir.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik berat. Dia dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK.
Baca Selengkapnya
Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan pemilihan Ketua MK baru pada Kamis (9/11) besok.
Baca Selengkapnya
Hakim Anwar Usman dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK karena melanggar etik berat. Sebagai gantinya, Suhartono ditunjuk sebagai Ketua MK periode 2023-2028
Baca Selengkapnya
Surat balasan tersebut berisi penjelasan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
Baca Selengkapnya
Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat hidup paling tinggi. Dibuktinya dengan banyaknya lansia yang masih hidup bahagia di provinsi ini.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi