Merdeka.com - Keinginan sebagian member investasi bodong MeMiles untuk dapat membuka dan menjalankan kembali aplikasi tersebut dijawab oleh Polda Jatim. Penyidik memastikan, tak pernah menutup aplikasi yang memiliki member hingga 240 ribu orang tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, selama penanganan kasus ini, penyidik tidak pernah melakukan penutupan terhadap aplikasi MeMiles. Sehingga, ia pun merasa tidak berkewajiban untuk membuka kembali aplikasi tersebut.

"Dia minta aplikasi dibuka, mohon maaf Polda Jatim tidak pernah menutup aplikasi MeMiles," ujarnya, Rabu (15/1).

Ia pun menegaskan, tutup atau tidaknya aplikasi MeMiles tersebut bukan kapasitas polisi untuk melakukannya. Bahkan, polisi juga tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan operasional dari aplikasi tersebut.

"Polda tidak punya kapasitas untuk menutup aplikasi maupun menghentikan aplikasi itu," tegasnya.

Ia pun menjelaskan, tidak beroperasionalnya aplikasi tersebut lebih dikarenakan persoalan finansial. Ia mengaku, server aplikasi MeMiles sudah tidak lagi dibayar, sehingga terpaksa dishut down oleh vendor.

"Aplikasi itu ditutup, shut down karena servernya tidak dibayar. Kan urusannya sama server gak dibayar ya berhenti lah. Nggak, nggak, kita tidak menutup, kita melakukan penyidikan, dia gak bayar ya matilah berarti. Kalau mau jalan terus jalan terus saja, kalau bayar, tapi saya gak menutup, saya memblokir rekening PT kam and Kam," tandasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (14/1) sejumlah orang yang mengatas namakan perwakilan member MeMiles di Surabaya menggeruduk Mapolda Jatim. Mereka menuntut agar polisi membuka kembali aplikasi MeMiles. Mereka mengaku merugi karena tidak bisa melakukan transaksi sebagaimana biasanya.

Dalam kasus ini polisi telah menangkap 4 orang tersangka investasi ilegal MeMiles PT Kam and Kam. Keempatnya yakni Kamal Tarachan atau Sanjay sebagai direktur, Suhanda sebagai manajer, Martini Luisa (ML) atau Dokter Eva sebagai motivator atau pencari member dan Prima Hendika (PH) sebagai ahli IT.

Sementara itu modus perusahaan ilegal itu bergerak di bidang jasa pemasangan iklan dengan menggunakan sistem penjualan langsung melalui jaringan keanggotaan.

Dari modus ini, para tersangka dapat merekrut setidaknya 240 ribu anggota. Untuk memperlancar perekrutan, setiap anggota yang berhasil merekrut anggota baru mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan.

Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp122 miliar lebih, 18 unit mobil, 2 sepeda motor, dan beberapa barang berharga lainnya.