Irjen Djoko pinjam Rp 21 M ke Primkoppol, cuma kembalikan Rp 3 M

Merdeka.com - Sebuah fakta diungkapkan saksi dalam sidang kasus pengadaan alat uji klinik pengemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Polisi Djoko Susilo disebut meminjam Rp 21 miliar dari Primkoppol tapi hanya mengembalikan Rp 3 miliar.

"Ada pinjaman komando dari terdakwa Rp 21 miliar sebagai pinjaman komando atas nama Primkoppol (Primer Koperasi Anggota Kepolisian)," kata saksi AKBP Teddy Rusmawan yang menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Teddy merupakan ketua panitia pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang total anggarannya mencapai Rp 198,7 miliar sekaligus Ketua Primkoppol Mabes Polri.

Besarnya peminjaman tersebut, menurut Teddy, diberikan dalam beberapa tahap yang setelah diakumulasikan mencapai Rp 21 miliar.

"Besar peminjaman bervariasi antara Rp 4 miliar dan Rp 7 milar, diserahkan melalui staf Pak Djoko. Kalau setiap pinjam bunyinya untuk dinas, tapi bila digunakan untuk pribadi saya tidak tahu," tutur Teddy.

Menurut Teddy, peminjaman Djoko ke Primkoppol tersebut tidak berdasarkan prosedur. "Pinjaman Pak Djoko potong kompas, sebagai asas kebiasaan karena Primkoppol digunakan untuk 'back up' komando, dalam hubungan pembina, yaitu Pak Djoko dan saya sebagai Ketua Primkoppol, berdasarkan hubungan pangkat tidak mungkin Irjen Pol. yang datangi ke bagian simpan pinjaman, jadi saya yang datang," tambah Teddy.

Teddy mengaku bahwa dirinya memiliki kuitansi peminjaman uang Djoko yang berupa uang tunai. "Kuitansi diketahui oleh sekretaris pribadi dan ajudan, tapi beliau tidak mau bayar karena menurut Legimo, Bapak (Djoko) butuh," ungkap Teddy.

Legimo yang dimaksud adalah Kompol Legimo yang menjabat sebagai Bendahara Korlantas.

Dari jumlah Rp 21 miliar terebut, hingga kini hanya Rp 3 miliar yang sudah dikembalikan sehingga masih ada utang Djoko ke Primkoppol sebesar Rp 18 miliar.

Terkait dengan aliran uang yang diterima dari proyek tersebut, Teddy menyatakan bahwa dirinya hanya menerima Rp 25 juta.

"Uang hanya pernah terima Rp 25 juta, saya tidak tahu karena semuanya dapat, dari PNS sampai dengan komisaris besar dapat semua, itu sudah biasa diterima," ungkap Teddy.

Saksi lain, yaitu mantan Bendahara Primkoppol Mabes Polri Khadijah juga menyatakan bahwa Djoko meminjam uang dari Primkoppol dengan kisaran Rp 20-22 miliar.

"Saya ditelepon Pak Ketua bahwa atas perintah Pak Djoko minta pinjaman ditulis untuk dukungan operasi komando, nilainya sekitar Rp20 miliar sampai Rp 22 miliar dan pembayaran sekitar Rp 4 miliar," kata Khadijah.

Peminjaman tersebut, menurut Khadijah, atas nama Ketua Primkoppol Teddy Rusmawan, asisten Djoko, Wasis, sekretaris Djoko, Tiwi, dan sejumlah orang lain, sedangkan pengembalian menggunakan nama Kompol Legimo.

Uang Primkoppol itu berasal dari sejumlah usaha, seperti fasilitas dan jasa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), komersial, tanah di Cianjur, pom bensin, 'guest house', gudang di Kapuk, toko, hotel, dan usaha lain.

Namun, Djoko mengatakan bahwa dirinya tidak merasa meminjam uang dalam jumlah tersebut ke Primkoppol.

"Koperasi sesuai dengan aturan anggota diproses sesuai dengan aturan, ada ketentuan yang kami tegaskan harus ada permohonan dan kuitansi. Jadi, saya tanya utang saya berapa? Rp 18 miliar? Saya sampaikan bahwa saya tidak merasa pinjam uang itu," ungkap Djoko membantah kesaksian Teddy dan Khadijah.