Merdeka.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menagih janji Presiden Joko Widodo, melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menjanjikan tanggal 1 Muharram menjadi Hari Santri. Namun, Said meminta Hari Santri tidak ditetapkan pada 1 Muharram melainkan tanggal 20 Oktober setiap tahunnya.

Said menilai, penetapan Hari Santri pada 1 Muharram tidak tepat lantaran tanggal tersebut merupakan tahun baru umat Islam di dunia, sehingga tanggal tersebut dirayakan oleh muslim sedunia.

"1 Muharram menjadi Hari Santri tidak tepat, karena pada 1 Muharram itu tahun baru hijriah, jadi semua libur. Yang tepat tanggal 22 Oktober," kata Said di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (21/11).

Alasannya, menurut Agil, pada tanggal 22 Oktober 1945, para santri berbondong-bondong menghadang tentara Belanda untuk kembali menduduki Indonesia atau dikenal dengan gerakan Resolusi Jihad NU.

"Para santri menghadang kedatangan NICA (Netherlands Indies Civil Administration), banyak yang mati bahkan yang memasang bom di mobil Mallaby juga seorang santri. Oleh karena itu hari santri kami usulkan tanggal 22 Oktober," kata Said.

Para santri tersebut bergerak di bawah komando kiai NU. Para santri dengan arahan Kiai Haji Hasyim Ashari melawan pasukan NICA.

"Kiai Abas dari Cirebon, Kiai Maskur dari Malang, korbannya 22.000 tapi Alhamdulillah berhasil. Yang pasang bom di komandan NICA itu Harun, santri Tebu Ireng. Jadi Hari Santri 22 Oktober bukan 1 Muharam," papar Said.

Said juga berharap, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diberi kekuatan untuk memimpin Indonesia. Said menegaskan NU mendukung pemerintahan Jokowi-JK lantaran menurut keputusan musyawarah nasional PBNU penganut NU menerima sistem kepemimpinan yang nasionalis. Dengan demikian, NU menganggap Jokowi-Kalla sebagai pemimpin yang sah.