Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR, M Misbakhun memuji upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menghemat anggaran. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu melakukan efisiensi yang luar biasa.

Menurut dia, penyerapan anggaran Kemendagri pada APBN 2015 mencapai Rp 3,881 triliun atau 63,37 persen dari Rp 6,12 triliun. Sedangkan pada APBN 2016, Kemendagri mengajukan anggaran Rp 6 triliun, namun kemudian mengajukan Rp 5,12 triliun dalam APBN Perubahan 2016.

"Saya apresiasi upaya Kemendagri untuk merasionalisasi (anggaran) secara drastis. Karena realisasinya banyak sekali menyangkut perjalanan dinas dan sebagainya. Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri sangat tinggi. Saya akui," ujar Misbakhun, Jakarta, Senin (13/6).

Misbakhun menambahkan, Kemendagri berencana mengajukan anggaran Rp 4 triliun pada RAPBN 2017. Situasi keuangan saat ini tentu berpengaruh pada APBN 2017 dan Kemendagri pun tak terlepas dari itu.

"APBN 2017 tak bisa dilepaskan dari APBN Perubahan 2016 dan realisasi penyerapan anggaran Kemendagri di APBN 2015," jelasnya.

Namun demikian, Misbakhun juga khawatir pemangkasan anggaran Kemendagri berimbas pada kinerja. Sebab, Kemendagri punya program nasional unggulan.

Politikus Golkar ini mencontohkan soal program pembinaan pemerintah desa. Semula anggarannya dalam APBN 2016 dipatok Rp 1,06 triliun, tetapi dalam APBN Perubahan turun drastis menjadi Rp 300 miliar. Anehnya, di pagu indikatif justru naik menjadi Rp 800 miliar.

"Habis diturunkan drastis, tapi dinaikkan jadi dramatis. Saya mau tanya ke penyusun anggaran ini, bagaimana mungkin dipotong begitu banyak, tapi lalu dinaikkan begitu drastis?," ucapnya.

Sorotan Misbakhun juga tertuju pada anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Tjahjo selaku Mendagri. Sebab, BNPP yang tugasnya mengkoordinasikan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal perbatasan, punya anggaran untuk dukungan sekretariat saja mencapai Rp 63 miliar.

"Itu untuk apa? Atau negara kita sedang sengketa? Kalau negara kita sengketa, apa seperti itu? Lalu bagaimana di Kemlu? Kalau anda (Kemendagri) sekadar ikut, apa sebesar itu anggarannya?” katanya.

Misbakhun menegaskan, diplomasi adalah tugas Kementerian Luar Negeri. Karenanya anggaran BNPP pun harus disinkronkan dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Saya dukung penghematan di Kemendagri yang menurut saya luar biasa. Saya belum pernah dengar keluhan soal penurunan kinerja di Kemendagri. Tapi bagaimana bisa terjadi begini di badan nasional perbatasan?," tandasnya.