Aher sebut duit tax amnesty bisa untuk bangun tol di Jabar Selatan

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan, dana repatriasi hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa digunakan untuk memodali pembangunan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan tol, perumahan, serta pengembangan wisata khususnya di Jabar Selatan.

Dana repatriasi sendiri, kata dia, bisa disimpan di bank daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Untuk diketahui Bank BJB sendiri ditunjuk pemerintah sebagai satu dari 19 bank penampung dana repatriasi tax amnesty.

"Proyek jalan tol di Jabar banyak sekali, ada Tol Cileunyi-Garut-Tasik atau Cigatas, atau bisa juga untuk membangun jalan tol baru," kata Aher di Bandung, Kamis (4/8).

Menurutnya tax amnesty ini merupakan upaya pemerintah untuk mengajak para pengusaha memperkokoh nasionalismenya dengan cara mengampuni pajak mereka.

"Kalau kemarin-kemarin mereka nyimpan uang di luar karena menghindari bayar pajaknya, sekarang masuk lagi ke dalam negeri, gulirkan di Indonesia," jelasnya.

Hal ini karena investasi di Tanah Air masih berpeluang. Sedangkan investasi di Eropa dan Asia seperti Jepang dinilai sudah tidak menarik lagi, bahkan sudah stuck.

"Model investasi yang berkembang itu di Indonesia, menarik. Jadi duitnya dibawa ke sini, sudah diinvestasikan nambah lagi duitnya. Tapi tolong kalau duit dikelola tanpa membayar pajaknya dan di bawa ke luar negeri," terang Aher.

"Sekarang sudah diampuni pajaknya, ke depan jangan tidak bayar pajak lagi. Tentu kalau dana itu masuk ke Jawa Barat sangat wajar, karena 60 persen industri manufaktur nasional ada di sini," sambungnya.

Aher menambahkan, BJB bisa menjadi penerima dan penampung uang tax amnesty yang baik. Dia pun menjamin, uang yang tersimpan tersebut aman karena status BJB yang sudah go public dan bank besar yang diakui pemerintah.

"Silakan simpan tax amnesty di BJB, berikut tabungannya juga di Bank BJB," tandasnya.

Aher juga menjamin kerahasiaan mereka yang ikut program tax amnesty ini, kendati pihaknya belum mengetahui berapa perkiraan perusahaan atau perorangan yang akan melaksanakan tax amnesty di wilayahnya.