Walau kontroversial, Jokowi janji beri KTP warga Tanah Merah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan permasalahan KTP dan Akte Kelahiran bagi warga Tanah Merah Jakarta Utara. Sebabnya sudah puluhan tahun warga di sana terbelenggu oleh permasalahan tersebut.

"Ya dalam proses. Warga Tanah Merah itu lebih dari 10 tahun enggak punya KTP, anaknya enggak punya akte kelahiran. Masalah sengketa itu masalah lain. Minggu lalu kita ingin menyelesaikan masalah itu," ujar Jokowi sebelum berangkat ke Banten, di Balaikota, Jakarta, Rabu (7/11).

Menurut dia, setiap kota memiliki aturan sehingga permasalahan KTP merupakan hal yang penting. Selain itu, warga Tanah Merah juga merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya.

"Ya nanti masalah RT, RW dan memberikan KTP apapun itu, mereka warga negara Indonesia, kota ini ada aturannya," kata dia.

Namun, Jokowi mengungkapkan sengketa tanah di Tanah Merah merupakan masalah lain. Dia pun menyebutkan hal tersebut tidak hanya di Tanah Merah tetapi juga di Kampung Beting.

"Tidak hanya Tanah Merah tapi di Kampung Beting," kata dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) menyatakan, ada beberapa syarat dalam pembentukan RT/RW dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga di Tanah Merah, Jakut. Pemerintah sendiri sulit memberikan KTP karena warga Tanah Merah tinggal di tanah sengketa dengan Pertamina.