Tagihan listrik di 26 sekolah menunggak Rp 3 M, ini reaksi Ahok

Merdeka.com - Aliran listrik di sejumlah sekolah di Jakarta dipadamkan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebabnya, sekolah-sekolah itu belum membayar tagihan listrik mencapai Rp 3 miliar.

Alhasil, proses belajar mengajar dilakukan dengan pencahayaan minim karena bergantung pada sinar matahari. Bahkan, ada yang sampai belajar di dalam kelas.

Disebut-sebut, tunggakan terjadi sejak beberapa bulan lalu. Artinya, saat itu Basuki Tjahaja Purnama masih menjadi Gubernur DKI Jakarta aktif. Apa tanggapannya?

Ahok, sapaan Basuki, berdalih seharusnya keterlambatan pembayaran listrik tidak terjadi karena semua sistem pembayaran sudah dilakukan dengan sistem debit tidak lagi tunai.

"Jadi kadang-kadang selalu alasannya enggak cukup uang. Dulu alasannya apa saya enggak tahu. Dulu ketika saya masuk saya selidiki, kita enggak bisa tebak-tebak," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Ahok lantas mencontohkan kasus pemasangan AC di ruang kelas. Mereka selalu mengeluh kekurangan dana akibat melonjaknya penggunaan listrik semenjak dipasang‎ pengatur suhu ruangan.

‎"Kami enggak izinkan terima uang dari komite. Bilang kalau mau pasang AC pasang saja. Dianggarkan saja dalam anggaran sekolah. Jangan karena alasan ada AC punya hak untuk pungut," tutupnya.

‎Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati segera melakukan koordinasi dengan PLN. Upaya ini dilakukan agar perusahaan pelat merah tersebut menyalakan kembali listrik yang telah diputus.

"Ini bukan cuma satu sekolah saja, ada 26 sekolah yang menunggak listrik, jumlah tunggakannya kira-kira Rp 3 miliar. Ini saya lagi di PLN," kata Susi saat dihubungi via telepon oleh staf khusus Plt Gubernur DKI Jakarta, Selasa (22/11).

Tunggakan listrik di 26 sekolah ini terjadi karena keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Akibatnya, anggaran untuk BOP terpaksa harus menunggu pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

"Keterlambatan karena dana BOP ini baru dapat di APBD Perubahan. Surat Pencairan Dana (SPD) sudah ada, semoga bisa cepat cair," tandasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono akan segera menindak kasus ini.

"Kalau masalahnya tidak dibayarin, ya enggak boleh didiemin mesti harus di support BOP. Entah dari manapun bagaimana pun juga kalau listrik mati terus dibiarin ya kasihan anak didik. Kita enggak boleh mengorbankan anak-anak. Kalau perlu Dinas Pendidikan suruh segera ke sana," kata Sumarsono.