Kemendagri heran Ahok tidak tagih Rp 10,5 triliun piutang pemprov
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari seluruh kawasan lainnya. Namun, dari niliai yang mencapai Rp 64 triliun tersebut, masih ada beberapa piutang yang belum ditagih oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan, ada sekitar Rp 11 triliun piutang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dan semuanya belum tertagih. Namun, Basuki atau akrab disapa Ahok masih menganggarkan upah pungut dalam Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015.
"Hampir Rp 11 triliun itu tidak tertagih. Loh kalau begitu Pak, Rp 11 triliun pajak sebagai potensi penerimaan pendapatan tapi kenapa diberikan upah pungutan," tanya Donny di Ruang Rapat Aula, Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).
Dia mempertanyakan, kinerja Pemprov DKI itu dalam mengumpulkan PAD. Sebab Rp 11 triliun merupakan hak warga Jakarta dan ini dapat meningkatkan pemasukan yang cukup signifikan.
"Pak Gubernur Rp 10,5 triliun pak yang tidak tertagih dan itu yang menjadi hak yang menagih. Itu akan tercatat di neraka. Tapi kok kemarin masih dikasih (upah pungut) katanya berbasis kinerja?" ujarnya.
Selain itu, Donny juga mengharapkan anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. "Dewan punya fungsi pengawasan," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaBeredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya