Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai tudingan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi yang menyebut perombakan besar-besaran yang dilakukan Anies berbau politis.
"Pilkada itu kapan ya? sekarang? (2019) Nahh itu udah terjawab langsung. Artinya sebetulnya Gubernur punya wewenang melakukan rotasi 6 bulan setelah menjabat," kata Anies di Monas, Rabu (27/2).
Menurut Anies, tudingan Pras yang menyebut dirinya masih dendam Pilkada 2017 dan melakukan perombakan karena faktor suka tidak suka hanyalah imajinasi Pras semata. "Imajinasi orang boleh-boleh saja ya, kita tidak bisa mengarang pikiran orang," ujarnya
Anies memastikan bahwa perombakan karena penilaian kinerja bukan karena masalah Pilkada DKI yang sudah lewat.
"Ini soal kinerja tahun," katanya.
Sebelumnya, Prasetio menyebut perombakan 1.125 pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike. "Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (26/2).
Pras menyatakan, perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai Pras tidak baik.
Politisi PDIP itu mengaku mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies. Menurutnya, banyak pejabat yang dicopot justru lurah yang berprestasi.
"Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karir. Dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul," ujarnya
Pras meminta Anies tidak mencopot pejabat hanya karena suka atau tidak suka. Apalagi karena ada masalah Pilkada DKI 2017. "Jangan ada dendam politik-lah, pilkada sudah selesai," ucapya
Reporter: Delvira Hutabarat