Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Viani Limardi menegaskan tidak ada cekcok atau adu mulut antara dirinya dengan polisi. Menurutnya, kejadian dengan polisi sebagai bentuk komunikasi mempertanyakan tentang aturan ganjil genap.

"Apanya yang adu mulut? Ini berkomunikasi, saya bertanya, polisi menjawab. Polisi memberi saya informasi, saya menjawab, kan begitu. Kalau ribut enggak begitu omongannya," ujar Viani dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (12/8).

Viani menjelaskan kronologi ia berhadapan dengan polisi karena mobilnya dilarang melintas Jalan Sudirman-Thamrin akibat kebijakan ganjil genap. Pelat mobilnya saat itu ganjil.

Saat itu, kata Viani, mobil yang ia tumpangi baru keluar dari kawasan SCBD. Saat keluar kawasan, ia diminta untuk memutar arah karena kebijakan ganjil genap.

Viani kemudian memutuskan melewati Jalan Tendean untuk melintasi Jalan Gatot Subroto.

"Ternyata ditahan juga di situ," ungkapnya.

Ia pun kemudian mempertanyakan dirinya tidak bisa melintas meski ia memiliki tugas untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Penjaringan.

Saat itu, kata Viani, polisi mengatakan aturan ganjil genap saat ini melarang siapa pun untuk melintas jika pelat kendaraan tidak sesuai dengan kebijakan ganjil genap. Meskipun seseorang dilengkapi dengan surat tugas.

"Pak polisinya ngomong meskipun Ibu hari ini membawa surat tugas pun tetap enggak bisa karena ini peraturan baru," tuturnya.

Ia kemudian meminta arahan polisi jalur menuju Penjaringan yang tidak tercakup aturan ganjil genap.

Terkait insiden ini, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta pun sudah memberikan teguran kepada Viani Limardi.

"Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali," ujar Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/8).

Atas nama DPW PSI DKI Jakarta, Michael juga meminta maaf atas kejadian ini sekaligus mengapresiasi semua petugas kepolisian dan Dishub yang menegakkan aturan yang berlaku.

"Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan," tambah Michael.

Michael juga menambahkan bahwa adanya perbedaan pendapat soal aturan selayaknya disampaikan dan diupayakan di dalam forum pengambilan kebijakan.

Menurutnya sebagai wakil rakyat, ke-delapan anggota legislatif yang ada dalam Fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran ataupun sanksi dari Partai.

"Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan," tambahnya.