Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menawarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk menggunakan Jakarta Smart City. Harapannya, dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam proses pesta demokrasi.

Dikatakannya, Bawaslu sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak memiliki cukup dana untuk membentuk jaringan pengawasan. Harapannya dengan menggunakan Jakarta Smart City, warga dapat membantu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada.

"Supaya orang bisa lihat tidak ada kecurangan, tentu Bawaslu harus bekerja keras, kita sudah tawarkan Jakarta Smart City. Bawaslu kan tidak bisa membentuk banyak jaringan, dananya terbatas. Jadi biarkan dia buat program, orang melaporkan, ini dia bantu, mereka bisa lihat laporannya itu bisa melakukan penindakan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/5).

"Karena saya melihat bisa saja, fitnah masa kampanye banyak. Jadi lebih baik dibuat transparan, seadil mungkin, baru orang bisa puas," tambah suami Veronica Tan ini.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, KPUD DKI Jakarta sudah cukup siap dan profesional dalam penyelenggaraan Pilkada tahun depan. Bahkan, komunikasi telah dilakukan beberapa kali untuk memastikan semua berjalan sesuai tahapan.

"KPU provinsi istilahnya, termasuk Bawaslu. Kita udah ketemu 2-3 kali, saya sampaikan semua yang penting dibuat transparan, terutama sistem pengawasan setelah pemilihan," tutup Ahok.