Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya mencopot Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji dari jabatannya. Saat ini, jabatan Ika digantikan Arifin, yang sebelumnya bertugas sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.

Bukan tanpa sebab Ahok mencopot Ika dari jabatannya dengan cepat. Ahok punya alasan atas pencopotan Ika.

Ahok ingin Ika fokus dalam menyelesaikan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat yang disebut menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah tersebut.

"Ya cengkareng juga supaya bisa konsen juga kan ngurusinnya," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (1/7).

Saat ini Ahok menugaskan Ika menjadi staf di Badiklat DKI. Sebab, Ahok memprediksi Ika akan banyak dimintai keterangan oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bareskrim.

"Pasti dipanggil-panggil kan nanti. Kalau dia tanggung jawab dia besar terus nanti dipanggil-panggil yang kerja siapa? Ya sementara distafkan dulu," ujarnya.

Kasus pembelian lahan Cengkareng bermula dari saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan pembelian lahan sendiri yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran Pemprov DKI tahun 2015.

Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar dari seorang perempuan bernama Toeti Sukarno. Singkat cerita, setelah transaksi dilakukan dan lahan tersebut menjadi milik DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan temuannya, lahan yang dibeli itu ternyata milik DKI di bawah kendali Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Lahan tersebut ternyata memiliki dua sertifikat sah dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Satu dimiliki secara perseorangan oleh seorang perempuan bernama Toeti Noeziar Soekarno, satu lagi dimiliki Dinas KKP.

Tak cukup sampai di situ, Pemprov DKI lantas digugat Toeti Soekarno karena belum membayar lunas uang pembayaran sebesar Rp 648 miliar, dan masih kurang Rp 200 miliar.