Uni Eropa Segera Jatuhkan Sanksi untuk 11 Pejabat Myanmar Terlibat Kudeta Militer

Merdeka.com - Pada Senin besok, seluruh menteri luar negeri Uni Eropa direncanakan akan akan menyetujui sanksi untuk 11 pejabat Myanmar yang melakukan kudeta militer, seperti disampaikan diplomat Uni Eropa.

Langkah ini ditetapkan setelah blok 27 negara itu bulan lalu sepakat untuk menargetkan militer Myanmar dan kepentingan ekonominya sebagai respons atas kudeta.

Dikutip dari Al Jazeera, Minggu (21/3), salah seorang diplomat menyampaikan 11 orang yang akan dimasukkan dalam daftar pembekuan aset di Uni Eropa dan daftar hitam larangan visa yang ditetapkan dalam rapat para menteri di Brussel adalah pejabat militer dan polisi.

Langkah awal tindakan ini tak diperkirakan menargetkan bisnis yang berkaitan dengan militer, tapi para diplomat mengatakan beberapa bisnis yang berkaitan dengan militer kemungkinan dijatuhkan sanksi dalam beberapa pekan ke depan.

Sebelumnya Uni Eropa telah menjatuhkan embargo senjata terhadap Myanmar dan memasukkan 14 petinggi militer dan pejabat perbatasan dalam daftar hitam karena persekusi terhadap warga Muslim Rohingya.

Pada Sabtu, pelapor khusus PBB terkait situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan para pemimpin dunia segera merespons kekerasan yang terus berlanjut yang dilakukan pasukan keamanan “dengan memutus akses keuangan dan senjata”.

Sekjen PBB, Antonio Guterres juga menegaskan kembali kecamannya terkait situasi di Myanmar, mencela kekerasan brutal militer yang terus berlanjut. Juru bicara Guterres mengatakan, diperlukan respons yang tegas dan kompak dari komunitas internasional menanggapi situasi di Myanmar.

Juru bicara pemerintahan militer Myanmar tak bersedia berkomentar tapi sebelumnya mengatakan pasukan keamanan menggunakan kekuatan hanya ketika diperlukan.

Dua orang tewas

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, memicu bangkitnya unjuk rasa massal yang berusaha dibubarkan pasukan keamanan dengan kekerasan dan menebarkan ketakutan.

Lagi, dua orang tewas ketika tentara mengeluarkan tembakan pada malam hari di daerah pertambangan rubi di wilayah utara Myanmar, Mogok, seperti dilaporkan portak berita Myanmar Now. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), angka kematian sampai saat ini mencapai 237.

Kekerasan aparat juga memaksa banyak warga Myanmar melarikan diri ke negara tetangga, India. India melaporkan lebih dari 1.000 warga negara Myanmar menyeberang ke negara bagian Mizoram, sejak akhir Februari.

Anggota parlemen Mizoram, K Vanlalvena menyampaikan, dengan terus melonjaknya warga Myanmar yang melarikan diri, pemerintah di negara bagian timur laut itu menekan pemerintah federal agar membantu membangun kamp pengungsi di dekat perbatasan.

“Jika tidak, semua pengungsi akan tersebar di mana-mana di India,” ujarnya.

Di Myanmar, unjuk rasa berlangsung di seluruh negeri, di mana dilaporkan massa berkumpul menyalakan lilin pada Jumat malam di Mandalay, juga di negara bagian Kachin dan Shan, dan daerah Sagaing.