Merdeka.com - Kelompok aktivis di Arab Saudi mengungkapkan rencana pemerintah Arab Saudi yang akan mendeportasi 250 warga etnis Rohingya ke Bangladesh. Ini tercatat akan menjadi deportasi kedua. Arab Saudi saat ini telah menjadi rumah bagi hampir 300 ribu warga Rohingya, menurut Koordinator Kampanye Koalisi Pembebasan Rohingya, Nay San Lwin, yang mendesak otoritas Arab Saudi menghentikan deportasi. Pasalnya, para pria Rohingya yang dideportasi terancam dipenjara saat tiba di Bangladesh.

"Mayoritas warga Rohingya ini telah mendapat izin tinggal dan bisa tinggal di Arab Saudi secara legal," kata dia dilansir dari Al Jazeera, Selasa (22/1).

"Tetapi para tahanan ini, yang ditahan di pusat penahanan Shumaisi (di Jeddah), tak diperlakukan seperti saudara Rohingya mereka. Sebaliknya, mereka diperlakukan seperti penjahat," imbuhnya.

Dari salah satu video yang diperoleh Nay San Lwin, sebagian besar warga Rohingya yang tiba di negara itu beberapa tahun lalu, sedang dipersiapkan untuk dibawa ke Bandara Internasional Jeddah pada hari Minggu di mana mereka akan dibawa dengan penerbangan langsung menuju Dhaka. Mereka diperkirakan akan diterbangkan pada Minggu atau Senin malam.

Nay San Lwin menambahkan, banyak warga Rohingya memasuki Arab Saudi setelah mengantongi paspor Pakistan, Bangladesh, India dan Nepal yang didapatkan melalui penyelundup dengan menggunakan dokumen palsu. Seperti diketahui, Myanmar mencabut kewarganegaraan Rohingya pada tahun 1982, menjadikan mereka warga tanpa kewarganegaraan.

Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis negara itu, membatasi hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, memberikan suara saat Pemilu, mempraktikkan ajaran agama dan mengakses layanan kesehatan. Arab Saudi berhenti mengeluarkan izin tinggal kepada Rohingya yang memasuki Arab Saudi setelah 2011.

Nay San Lwin mengatakan beberapa aktivis hak asasi manusia telah mengajukan banding ke pemerintah Saudi selama dua tahun terakhir. Dia secara pribadi mendekati pejabat dan diplomat Saudi untuk melakukan intervensi.

"Ketika Rohingya ini tiba di Bangladesh, mereka bisa dipenjara," katanya. "Arab Saudi harus menghentikan deportasi ini dan memberikan mereka izin tinggal seperti para Rohingya lainnya yang tiba di negara itu sebelum mereka," sambungnya.

Tahun lalu, Middle East Eye (MEE) melaporkan tahanan Rohingya sedang dipersiapkan untuk dideportasi tidak lama setelah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengunjungi Arab Saudi. Beberapa tahanan yang ditahan di pusat penahanan Shumaisi mengatakan mereka telah tinggal di negara monarki itu sepanjang hidup mereka dan telah dikirim ke tahanan setelah polisi Saudi menemukan mereka tanpa dokumen identitas.

Digambarkan sebagai "minoritas paling teraniaya di dunia", sekitar satu juta Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh pada akhir 2017 ketika tentara Myanmar melancarkan tindakan brutal terhadap mereka. PBB menuduh tentara pemerintah dan umat Buddha setempat membantai keluarga, membakar ratusan desa dan melakukan pemerkosaan massal.

Myanmar membantah tuduhan itu, mengatakan pasukan keamanan memerangi pemberontak bersenjata. Namun, banyak dari pengungsi yang tinggal di kamp-kamp yang sempit dan kotor di Bangladesh mengatakan, mereka takut kembali ke Myanmar tanpa hak yang dijamin seperti kewarganegaraan, akses kesehatan dan kebebasan bergerak.