Ikhwanul Muslimin dicap sebagai organisasi teroris di Saudi

Merdeka.com - Arab Saudi kemarin memasukan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar hitam sebagai sebuah organisasi teroris, bersama dengan tiga kelompok Islamis lainnya berbasis di Timur Tengah.

Daftar terorisme Saudi juga memasukkan cabang gerakan Syiah Hizbullah di Saudi dan kelompok militan berbasis di Suriah, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), serta Front al-Nusra terkait Al-Qaidah, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Jumat (7/3), mengutip sebuah dekrit kerajaan Saudi.

Ratusan pejuang Saudi diyakini telah bergabung dengan ISIS dan Front al-Nusra dalam konflik Suriah.

Keputusan kerajaan itu juga memberikan ultimatum kepada para pejuang asal Saudi selama 15 hari untuk kembali ke rumah mereka. Deklarasi ini datang setelah Raja Abdullah mengumumkan pada 3 Februari lalu akan memberikan hukuman keras untuk kegiatan dianggap sebagai terorisme.

Di bawah keputusan sebelumnya, warga Saudi yang berjuang di luar negeri akan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Hukuman serupa juga akan diterapkan kepada kelompok ektremis keagamaan dan memiliki ideologi terorisme, atau mereka digolongkan sebagai kelompok teroris, baik secara domestik, regional dan internasional, seperti dikutip kantor berita SPA pada saat itu.

Keputusan kerajaan itu juga mengkriminalisasi mereka yang ikut ambil bagian dalam keanggotaan, mendukung dan bersimpati dengan salah satu kelompok yang disebutkan melalui pidato atau tulisan.

Abdel Latif al-Sheikh, kepala polisi syariah Saudi, mengatakan kelompok Ikhawanul Muslimin, Hizbullah, ISIS dan Front al-Nusra dimasukkan ke dalam daftar hitam di Arab Saudi karena mereka memerintah dari luar negeri untuk melayani tujuan politik.

"Mereka adalah kelompok yang memerangi muslim moderat dan menyebabkan masalah di seluruh dunia. Ini kita anggap melawan prinsip-prinsip Islam dan telah memberikan kesan negatif tentang muslim di Barat," ujar Sheikh.

Anggota Dewan Syura Saudi Muhammad Zulfa menggambarkan keputusan itu tertunda lama. "Kami salah ketika kami membuka pintu sekolah-sekolah dan universitas kami untuk orang asing yang mengizinkan ide-ide tersebut untuk mencapai para pemuda kita," ujar dia. "Kami, sayangnya, menyadari bahwa ini sudah terlalu terlambat."

sementara itu, anggota Dewan Syura Zuhair al-Harethi menggambarkan larang itu sebagai sebuah tanda dari kerajaan Saudi untuk menyelesaikan dan memerangi terorisme.

"Arab Saudi tidak akan membiarkan setiap upaya untuk mengganggu stabilitas negara," ucap dia.

Hartehi mengatakan beberapa ulama telah mengeluarkan fatwa yang mendorong pemuda Saudi untuk terlibat di daerah konflik.

"Fatwa seperti itu merusak reputasi Islam dan telah mempengaruhi gambaran mengenai Arab Saudi di depan masyarakat internasional," jelas dia.

Pemerintah Mesir didukung militer telah menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris pada Desember tahun lalu, setelah menuduh kelompok itu melancarkan serangkaian serangan bom di Kairo.

Kelompok Islam berusia 80 tahun itu, yakni organisasi di mana mantan Presiden Muhammad Mursi berasal, telah secara bertahap ditekan oleh pemerintah Mesir sejak Mursi digulingkan. Banyak dari para anggota dan pendukung setianya telah menemukan perlindungan di Turki dan di negara Teluk Qatar.

Awal pekan ini, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik duta besar mereka dari Qatar untuk memprotes Doha atas dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang dilihat oleh Riyadh dan Abu Dhabi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka.