Penutupan Konsulat di Yerusalem Timur, Inggris Siapkan Balasan untuk Israel

Inggris menyiapkan langkah timbal balik jika Israel menutup Konsulat Inggris di Yerusalem Timur pada akhir pekan ini. London mengancam akan mengusir satu diplomat Israel untuk setiap diplomat Inggris yang dipaksa meninggalkan Israel imbas kebijakan tersebut.

Skema itu berpotensi berujung pada pengusiran hingga 27 diplomat Israel dari Inggris, yang dinilai bisa menandai titik terendah hubungan kedua negara sejak berdirinya negara Israel. Mengutip The Guardian, Selasa (7/10/2026), rencana pengusiran massal pertama kali diberitakan media Israel, Ynet, yang mengacu pada pesan internal kepada pejabat Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris tidak membantah, namun menyatakan tidak berkomentar atas spekulasi.

Israel mengaitkan ancaman penutupan konsulat dengan protes atas keputusan Inggris melarang perdagangan barang dari permukiman Israel ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Inggris yang membantu, mendukung, atau memfasilitasi pembangunan permukiman ilegal lebih lanjut.

Mantan Jaksa Agung Inggris Dominic Grieve secara informal memberi masukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris bahwa penutupan konsulat dengan alasan letaknya di Yerusalem Timur akan melanggar hukum. Wilayah tersebut diakui PBB dan sebagian besar negara anggotanya, termasuk Inggris, sebagai wilayah Palestina yang diduduki.

Menanggapi sanksi Inggris, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut kebijakan itu sebagai tindakan yang "menyimpang secara moral" dan menuduh Partai Buruh yang berkuasa di Inggris bersikap bermusuhan terhadap Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel menyebut konsulat akan ditutup pada Kamis. Konsulat Inggris di Yerusalem Timur terpisah dari Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv, dengan mandat diplomatik yang mencakup Yerusalem Timur, wilayah Tepi Barat lainnya, serta Gaza. Lokasinya berada di kawasan Sheikh Jarrah.

Seorang sumber diplomatik Israel mengatakan tidak ada alasan bagi pihaknya menanggapi spekulasi mengenai keputusan yang mungkin atau tidak mungkin diambil negara lain di masa depan.

"Kami telah menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil terhadap Israel akan dibalas dengan respons yang sesuai, dan hal itu akan terus dilakukan," kata sumber tersebut.

Pekan lalu, Penasihat Keamanan Nasional Inggris Jonathan Powell berkunjung ke Yerusalem untuk membujuk pemerintah Israel agar membatalkan atau menunda penutupan konsulat, namun upaya itu gagal. Powell dilaporkan menentang keputusan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband meneruskan larangan perdagangan terkait permukiman karena khawatir kebijakan itu menguntungkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum pada 27 Oktober. Netanyahu tengah berusaha memperkuat argumennya bahwa hanya kepemimpinannya yang dapat menjamin keamanan Israel.

Ancaman Pengusiran Diplomat Inggris–Israel

Belum ada bukti bahwa langkah Inggris sudah menjadi bagian dari kampanye pemilu Israel. Namun, ancaman pengusiran diplomat secara timbal balik berpotensi meningkatkan sorotan terhadap isu ini.

Perselisihan tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi di antara sekutu lama Israel terkait pembangunan permukiman di Tepi Barat yang oleh sebagian besar negara dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.

Dalam pernyataannya kepada parlemen Inggris, Miliband menyebut kelompok pemukim—yang ia sebut sebagai teroris—dengan dukungan pemerintah Netanyahu, melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat. Israel membantah tuduhan tersebut.

Sejumlah diplomat negara Barat khawatir penutupan konsulat Inggris bisa menjadi preseden. Mereka menilai Inggris perlu merespons tegas karena dampaknya dapat melampaui perselisihan bilateral London–Tel Aviv.

Penutupan konsulat juga berkaitan dengan klaim Israel atas kewenangan di Yerusalem yang dinilai tidak dimilikinya berdasarkan hukum internasional. Langkah tersebut dipandang sebagai tantangan terhadap status quo di kawasan.