Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Ingin Pisahkan TIktok dengan TikTok Shop

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan UMKM melalui serangkaian kebijakan strategis.

Pemerintah menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan TikTok Shop.

TikTok dan Tokopedia diminta untuk tetap menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang ada.

Menkop Teten dijadwalkan bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew.

Mendag bilang Tiktok Indonesia siap patuh pada peraturan tersebut.

Yasril juga berharap pada pemerintah melakukan promosi-promosi untuk kembali belanja di pasar.

Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.

Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli langsung.

TikTok Shop bak predator harga yang secara lambat laun akan mendominasi harga, mematikan pasar ritel, dan berdampak monopoli pasar.

Pemerintah merevisi Permendag No.50/2020 untuk mengatur TikTok Shop.

Artinya, TikTok tidak bisa menjalankan fungsi secara bersamaan sebagai media sosial dan e-commerce.

Pemerintah merevisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 untuk melindungi UMKM lokal.

Produk fesyen dan aksesori Indonesia berhasil mencatat potensi transaksi fantastis senilai Rp17 miliar, memperkuat posisi ekspor fesyen Indonesia ke Jepang di pasar global.

Hal serupa juga terjadi untuk harga minyak goreng premium yang dilaporkan di sejumlah daerah mengalami kenaikan signifikan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras dan gula, dari dampak fluktuasi harga plastik yang berpotensi membebani masyarakat.

Program ini juga akan diperkuat melalui berbagai pelatihan, business matching, serta kolaborasi dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan gencar mendorong implementasi Sistem Gudang Terintegrasi dari pusat hingga daerah demi efisiensi distribusi barang pokok dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serius mengoptimalkan program Jembatan Udara untuk menjangkau wilayah 3T, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun pada 28 April 2026, angka ini meningkat drastis dibandingkan data pada 10 April 2026.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap penguatan Ekonomi Kreatif Banyumas, sebuah inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai upaya strategis mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Polda Aceh bergerak cepat menyelidiki kasus video asusila viral di platform TikTok yang menimbulkan keresahan publik. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan anak di bawah umur sebagai saksi, dengan pendampingan khusus.

Perusahaan juga menyatakan komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia di halaman Pusat Dukungan mengenai Panduan Usia Pengguna di Indonesia.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.