Atas peristiwa tersebut, OJK meminta seluruh perbankan di Tanah Air untuk memperkuat keamanan sistem digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menyebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak menerima serangan siber. Bahkan, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan serangan siber terbanyak.
"Indonesia masuk lima besar dari negara yang paling banyak mendapat serangan siber. Nah, nomor tiga persisnya," ujar Dian dalam acara The Finance Executive Forum di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Dalam bahan paparannya, jumlah serangan siber ke Indonesia mencapai 13,2 miliar pada tahun 2022 lalu. Sementara, jumlah serangan siber yang dialami Rusia dan Prancis masing-masing mencapai 22,3 miliar dan 13,8 miliar.
"Saya kira ini sangat-sangat besar (jumlah serangan siber), hanya kalah dari Rusia dan Prancis," beber Dian.
Atas peristiwa tersebut, OJK meminta seluruh perbankan di Tanah Air untuk memperkuat keamanan sistem digital. Hal ini untuk mengantisipasi serangan siber sekaligus mengamankan data pribadi nasabah.
"Ini kan persoalan berat, apalagi serangan ransomware, itu tebusannya terus meningkat saja," tegas Dian.
Diketahui, serangan siber jenis ransomware ialah jenis perangkat perusak yang dirancang sedemikian rupa untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data. Tujuannya untuk meminta tebusan dibayarkan agar sistem digital dapat kembali digunakan.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (Tbk) atau BSI, Hery Gunardi menyampaikan adanya dugaan serangan siber terhadap layanan perbankan BSI. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan pihak perbankan untuk melakukan switch off secara temporer.
Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menduga bermasalahnya sistem layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) kemungkinan akibat serangan ransomware. Kemungkinan itu lantaran tak berfungsinya sistem layanan lebih dari setengah hari.
"Isunya memang begitu, tetapi tanpa adanya bukti yang solid kita tidak bisa memastikan. Tetapi, kalau dari gejalanya memang agak mencurigakan. Semua layanan tidak bisa diakses, artinya memang database utama yang bermasalah," ungkap Alfons kepada Merdeka.com, Kamis (11/5).
Menurut dia, semestinya BSI memiliki backup. Jika backup bisa berjalan maka masalah selesai dalam hitungan jam. Namun kalau backup bermasalah juga, maka ini yang akan mengakibatkan masalah tidak selesai secepat mungkin.
"Nah, biasanya serangan ransomware selain mengenkripsi database utama dan sistem core, mereka juga mengincar backup. Jadi kalau ditarik benang merahnya, serangan ransomware yang sukses mengenkripsi database, core sistem dan backup bisa mengakibatkan layanan perbankan lumpuh untuk jangka waktu panjang. Dugaannya mengarah ke ransomware," jelas dia.
Sejauh ini berdasarkan pantauan Merdeka.com, Rabu (10/5), layanan BSI Mobile belum kembali normal. Untuk mengecek rekening dan mutasi, muncul notifikasi permintaan tidak dapat diproses. Namun, nasabah dapat bertransaksi kembali di kantor cabang dan ATM
Tujuannya untuk meminta tebusan dibayarkan agar sistem digital dapat kembali digunakan.
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Anies menilai, Indonesia juga harus memiliki kapasitas untuk memantau ancaman lepas pantai ingga memiliki sistem cyber untuk melindungi rakyat di ranah digital.
Baca Selengkapnya
Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Khairul berhasil melakukan elektronifikasi dan mengadaptasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Baca Selengkapnya
Sejarah lahirnya QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Layanan ini diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), badan usaha, layanan kesehatan, dan pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Proyek ini secara khusus menargetkan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan berbagai jenis, termasuk disabilitas sensorik, fisik, intelektual.
Baca Selengkapnya
Di tahun 2021, dia memiliki kekayaan bersih sebesar USD3,2 miliar atau setara Rp49 triliun.
Baca Selengkapnya
Upaya digitalisasi dan elektronifikasi di bidang layanan publik Kota Tarakan meraih apresiasi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi