Terlalu lama menginap di pelabuhan, peti kemas bakal dilelang

Merdeka.com - Tahun lalu, pemerintah memutuskan bakal menaikkan besaran tarif progresif untuk peti kemas yang bertahan lama di pelabuhan Tanjung Priok. Ini sebagai disinsentif bagi pengusaha yang sengaja menahan petikemasnya dalam waktu yang lama di terminal peti kemas Tanjung Priok.

Salah satu alasannya, ada kecenderungan pengusaha menahan peti kemas, meskipun dia sudah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari otoritas bea dan cukai di pelabuhan lantaran tarif penyimpanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok masih masih murah ketimbang tempat penyimpanan lainnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, jika tidak juga diambil oleh pemilik, pemerintah berjanji bersikap tegas. "Makanya secara progresif dikenakan pajak. Kalau enggak ada pemilik ya lelang saja," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (6/2).

Mantan menteri perhubungan ini menegaskan, menumpuknya peti kemas secara langsung mengganggu jalannya aktivitas ekspor impor. Tanjung Priok bukan gudang bagi peti kemas.

Menurutnya, aturan pengenaan pajak secara progresif untuk petikemas sudah pernah dibahas. Sehingga, saat barang turun dari kapal langsung diangkut tanpa harus menginap di pelabuhan.

"Aturan itu sudah berjalan, sudah dibahas. Kalau bayarnya murah kan pasti akan ditaruh terus disini," ungkapnya.

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) telah mengimplementasikan tarif progresif untuk peti kemas yang sudah mendapatkan SPPB tapi tidak segera dikeluarkan dalam waktu 3-5 hari, sejak Januari lalu. Dimana, peti kemas tersebut akan dikenakan tarif tambahan 200 persen dari besaran tarif inap yang berlaku saat itu sebesar Rp20.730 perboks permalam.

Pemerintah akan kembali menaikkan tarif progresif bagi pengusaha yang menahan kontainernya lebih dari tiga hari. (mdk/noe)