Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 Kementerian Perhubungan mendorong program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

"Kementerian Perhubungan diamanahkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Untuk itu dibutuhkan peran serta Kemenhub melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan," kata Budi di kantornya, Kamis (1/2).

Lebih lanjut, Menhub Budi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai 2018. Namun peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Menurutnya, APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentris.

"Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif di luar APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya meresmikan peluncuran Aplikasi e-planning dalam penyusunan RKA. Diharapkan

"Semoga dapat menjadi momentum penerapan good governance dan pemerintahan berbasis elektronik (e-governance) di lingkungan Kemenhub sejalan dengan visi Nawacita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya."