Tampilan Baru, PNS Badan Pertanahan Nasional Kini Kenakan Baret dan Tongkat Komando
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menampilkan seragam baru yaitu penambahan atribut Baret dan tongkat komando. Ada dua tujuan dari tampilan baru para pegawai pengurus tanah ini.
"Sebenarnya ini seragam yang selama ini digunakan oleh anggota atau pegawai ATR/BPN sudah digunakan sejak lama cuma saya tambahkan baret dan stik komando," ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, dalam Konferensi Pers di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7).
Dia menjelaskan tujuan penambahan atribut tersebut adalah agar komunikasi dan koordinasi dari PBB, Kakantah dan Kakanwil supaya bisa berjalan dengan baik di Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
Selain itu, lanjutnya untuk para staf ATR/BPN lebih percaya diri ketika mengenakan seragam tersebut. "Saya setarakan dengan Kajati, Kajari, Kapolres, Dandim, BNN. Jadi saya setarakan supaya mereka konfiden untuk tampil ke depan," terang Hadi.
Berhadapan dengan Mafia Tanah, Laporkan ke Hotline Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin meminta seluruh jajaran untuk memberantas mafia tanah. Dia meminta seluruh jajaran di daerah membuka pintu seluas-luasnya untuk menyerap laporan masyarakat yang berhadapan dengan mafia tanah.
Dia bahkan memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus. Hotline ditujukan untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah.
Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka Hotline Pengaduan di 081914150227. Langkah di tingkat pusat ini diharapkan diikuti oleh jajaran di level daerah.
"Mari kita bersama sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah," tegas dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Jumat (12/11).
Dia memerintahkan jajarannya segera membentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya.
"Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya," ujar dia.
Dia juga mewanti-wanti segenap anak buah agar jangan coba-coba 'main mata' dengan sindikat mafia tanah. Sebab ada tindakan tegas yang sudah menanti.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaTKN: Kedaulatan Pangan Sudah Diperjuangkan Prabowo Sejak Masih di TNI
Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, berbagai persoalan sektor pertanian akan terurai
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengintip TPS 901 yang Dipakai Para Tahanan di Rutan Bareskrim
Ada 100 tahanan yang terdaftar akan menggunakan hak suaranya pada 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaKerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya untuk Konsolidasi Tanah Sebagai Solusi Konflik
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya