Tahun Depan, Pulau Komodo Mulai Ditutup Hingga 2021
Merdeka.com - Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, mengatakan penutupan Pulau Komodo yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sudah pasti akan dilakukan pada awal 2020. Wayan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah setuju dengan penutupan tersebut.
"Soal penutupan Pulau Komodo, itu sudah pasti. Tahun depan kami sudah putuskan akan menutup Pulau Komodo," katanya seperti dikutip dari Antara berkaitan dengan hasil pertemuan antara pemerintah NTT bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, kemarin.
Saat berkunjung ke Labuan Bajo pada 10-11 Juli, Presiden Jokowi juga mengatakan ada pembatasan kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo karena kawasan itu adalah kawasan konservasi.
Karena itu dia meminta jika ada wisatawan yang ingin melihat komodo bisa menuju Pulau Rinca yang lokasinya masih berada di kawasan Taman Nasional Komodo.
Gubernur NTT Viktor B Laiskodat juga sudah sejak awal menuturkan akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk merehabilitasi Pulau Komodo.
"Kami akan merehabilitasi Pulau Komodo. Kami siapkan makanannya seperti rusa, kambing dan kebutuhan komodo agar mereka tak saling serang, yang berujung pada kepunahan komodo itu sendiri," kata dia.
Wayan mengatakan penutupan Pulau Komodo akan dilakukan selama satu tahun dengan tujuan memulihkan dan melakukan konservasi terhadap Taman Nasional Komodo.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPerusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnya