Tahukah Anda? Mendagri Minta Pemda Proaktif Salurkan Beras SPHP untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam menyalurkan beras SPHP. Permintaan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi benteng terhadap fluktuasi harga yang seringkali membebani konsumen.

Menurut Mendagri Tito, Bulog dan badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor pangan memiliki potensi besar sebagai stabilisator harga beras di berbagai wilayah. Ia mendorong seluruh kepala daerah untuk segera menjalin kerja sama erat dengan cabang Bulog setempat. Optimalisasi peran BUMD pangan juga menjadi kunci penting dalam strategi menjaga ketersediaan dan harga komoditas pokok ini.

Kontribusi aktif dari pemerintah daerah dalam memasok pangan akan secara bertahap memperkuat otonomi daerah di bidang pangan. Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan nasional di bidang pangan harus dilengkapi dengan dukungan kuat dari tingkat lokal. Hal ini penting untuk memastikan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian secara tegas meminta kepala daerah untuk lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan cabang Bulog di daerah masing-masing. Tujuannya adalah untuk membantu kelancaran penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan pasokan beras tetap stabil dan harga terkendali di seluruh wilayah.

Selain Bulog, optimalisasi peran BUMD bidang pangan juga menjadi fokus utama dalam upaya stabilisasi harga. BUMD dapat menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan beras SPHP, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan demikian, ketersediaan beras dengan harga terjangkau dapat merata hingga ke pelosok daerah.

Efektivitas intervensi beras SPHP telah terbukti dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat Mendagri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau, Serang, Banten. Hasil sidak menunjukkan bahwa harga aneka jenis beras relatif stabil berkat intervensi beras SPHP dari Perum Bulog setempat, yang dijual seharga Rp12.500 per kilogram.

Beras SPHP sendiri merupakan jenis beras yang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan target penyaluran 1,3 juta ton pada Juli-Desember 2025. Penjualan beras ini mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah:

Setiap pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua kemasan atau 10 kg per orang dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, turut menyoroti potensi besar Pemda sebagai stabilisator harga beras di daerah. Menurutnya, Pemda dapat meminta cabang Bulog setempat untuk menggelar operasi pasar. Ini sangat penting dilakukan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang mencapai lima persen dalam dua minggu.

Meskipun demikian, pelaksanaan operasi pasar ini sangat bergantung pada persetujuan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Persetujuan tersebut biasanya melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Proses koordinasi ini menjadi krusial untuk memastikan operasi pasar berjalan sesuai kebutuhan dan kebijakan nasional.

Khudori menekankan bahwa operasi pasar harus dilakukan setiap saat, terutama di daerah yang bukan penghasil beras, seperti kawasan Indonesia Timur. Selain itu, Pemda juga dapat menggerakkan BUMD bidang pangan sebagai penyangga pasokan. Contoh sukses terlihat pada Pemprov DKI Jakarta dengan BUMD Food Station yang menyalurkan beras subsidi, meskipun upaya ini memerlukan anggaran yang signifikan.

Selain sebagai stabilisator, Pemda juga memiliki peran vital sebagai pengawas. Mereka dapat memberikan peringatan dini jika ada indikasi penyelewengan selama operasi pasar berlangsung. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah mengelola beras dari petani lokal untuk menjaga cadangan. Meski demikian, peran ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menyerap beras dari petani dan berbagi peran dengan Bulog sebagai penyerap gabah nasional.

Sumber: AntaraNews