Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Bali mengklaim telah mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19 di wilayah Bali. Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan, dampak ekonomi telah menjadi bagian yang menjadi atensi dari Pemerintah Provinsi Bali.

Menurutnya, di samping melakukan pencegahan dan penanganan terhadap covid-19, Pemerintah Provinsi Bali juga memperhatikan dan mencermati tentang ketersediaan pangan untuk masyarakat.

"Laporan dari Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dalam posisi yang aman. Demikian juga, ketersediaan di pasar dalam kondisi yang aman dan ini juga telah dilaporkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tidak hanya tersedia di pasar tetapi harganya juga masih terkendali dengan baik," ujar Indra di Denpasar, Bali, Kamis (2/4).

Selain itu, untuk ketersediaan beras di Bulog Provinsi Bali juga telah menyiapkan cadangan beras dan semuanya masih dengan jumlah yang cukup.

"Kepala Bulog juga telah melaporkan bahwa ketersediaan beras di Bulog dalam keadaan cukup untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi saat ini," ujarnya.

"Jadi gambaran umum adalah Bulog telah menyiapkan cadangan beras (dengan) jumlah yang cukup. Kemudian, produksi pangan kita untuk di Bali dijamin cukup, ketersediaan di pasar juga cukup dan dengan harga yang terkendali. Tentu Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan hal yang sama," sambung Indra.

Siapkan Jaring Pengaman Sosial

Selain itu, dia juga menyebutkan dengan adanya wabah covid-19 ini, pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan jaring pengaman sosial untuk memberikan perlindungan kepada warga terutama warga miskin. Seperti batuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) atau program sosial lainnya.

"Jumlah orang yang dibantu bertambah kemudian nilai nominalnya juga dinaikan, jangka waktunya juga diperpanjang oleh pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan skema kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi terhadap situasi ini," ujarnya.

"Di tengah hiruk-pikuk penanganan covid-19. Kami Pemerintah Provinsi Bali juga tidak lalai untuk memperhatikan situasi keadaan pangan, harga dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya," ungkap Indra.

Selain itu, mengenai kondisi perbankan dengan adanya wabah covid-19 tentu juga terganggu karena berbagai sektor usaha juga mengalami gangguan.

"Pemerintah telah mengambil kebijakan relaksasi mengenai pinjaman masyarakat di lembaga bank dan lembaga keuangan non bank. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan baik," tutup Indra.