Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) termasuk soal peran kantor akuntan publik Delloite Indonesia. Kemenkeu bersama OJK akan merumuskan langkah yang akan ditempuh selanjutnya.

"Kita sudah koordinasi sama OJK mengenai kinerja dan peranan dari pemeriksa dalam kasus SNP dari Kemenkeu. Karena kita yang mengawasi dari sisi akuntan publik, kita bersama dengan OJK akan berkoordinasi langkah apa yang akan dilakukan," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/9).

Apabila nantinya pemerintah bersama OJK menemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Hal ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.

"Kalau memang mereka melakukan pelanggaran dan ada hal-hal yang tidak perform ya harus ketentuannya seperti apa, nanti kita lakukan. Yang penting adalah bahwa di dalam sektor keuangan itu, faktor integritas dan kepercayaan itu penting sekali," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kasus semacam ini bisa jadi penghambat bagi upaya pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya investasi. Untuk itu, dia berharap para regulator dan pengawas investasi bisa bersama-sama memberikan keamanan bagi investor dibidang finansial.

"Jadi setiap kali muncul kasus-kasus ini, itu akan juga menimbulkan sideback masyarakat yang sebetulnya ingin mulai melakukan diversifikasi dari sisi investasinya mereka, apakah dia membeli corporate bond, membeli saham, beli surat berharga negara dan ini juga menjadi penghalang pada saat kita mau makin meningkatkan apa yang disebut kinerja dan pendalaman market kita."

Sebelumnya, kasus di sektor keuangan kembali menyedot perhatian masyarakat. Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diketahui merugikan 14 bank di Indonesia dengan nilai hingga triliunan rupiah.

SNP Finance merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya, SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Slamet Edy Purnomo mengungkapkan, permasalahan pada SNP Finance sudah tercium sejak Juli 2017.

"Jadi yang membongkar awal adalah pengawas. Jadi di 2017 sudah tertangkap ada angka CAPS itu suatu aplikasi connecting antara SNP sebagai multifinance dengan bank seperti Bank Mandiri yang paling besar. Jadi ada beda itu (angka)," jelas dia di Jakarta, Rabu (26/9).

OJK kemudian meminta dilakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan secara internal dan oleh pengawas. Pada 2018, OJK kembali melakukan evaluasi. Lembaga ini dikatakan terlebih dulu memberi kesempatan kepada internal perbankan untuk menyelesaikan saat diketahui terjadi masalah.

"Jadi dilakukan oleh investigator internal Bank Mandiri dan ditemukan memang terrnyata tidak pernah dilakukan reconcile antara banking dan dari situ kita dalami lagi prosesnya dan ternyata ada kesalahan di sistem yang tidak sempurna," jelas dia.