Sri Mulyani beberkan lima negara tujuan orang kaya RI simpan uang
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Aturan perpajakan ini amat penting bagi Indonesia, mengingat masih banyak wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset yang di luar negeri. Sri Mulyani pun menyebut lima negara yang kerap dijadikan tempat Wajib Pajak Indonesia menyimpan asetnya.
"Berdasarkan data Tax Amnesty per Juni 2017 sebagian besar di Singapura, British Virgin Island, Hong Kong, Cayman Island, dan Australia. Informasi dari aset tersebut sangat penting sebagai basis data perpajakan kita," ungkapnya dalam Rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).
Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan penerapan Perppu ini akan memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia. "Ini akan dorong penguatan basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra AEOI (Automatic Exchange of Information)," katanya.
Selain itu, peraturan ini akan mendukung upaya pengumpulan dan penerimaan pajak sehingga Tax Ratio bisa meningkat dan menciptakan keadilan dalam sistem pengumpulan pajak Indonesia. Dengan begitu, seluruh wajib pajak dapat berkontribusi dalam pengumpulan pajak.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari relaksasi pemerintah untuk warga asing yang diatur dalam PMK 122 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca Selengkapnyaealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara Negara ini juga mengajak masyarakat pemegang hak suara untuk bijak memilih sesuai hati nuraninya.
Baca Selengkapnya