Skema Baru Menghitung Pajak THR dengan Metode TER, Pemotongan Pajak Diharapkan Lebih Mudah dan Transparan

Pelajari cara menghitung pajak THR menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru. Pahami komponen dan langkah-langkahnya agar prosesnya lebih mudah.

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu momen paling ditunggu-tunggu pekerja di Indonesia setiap tahunnya. Namun, di balik kebahagiaan menerima THR, ada kewajiban perpajakan yang harus dipahami agar tidak terjadi kebingungan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk memahami cara menghitung pajak atas THR.

Sebagai tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, THR otomatis menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memastikan bahwa pemotongan pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan ini diterapkan bagi semua karyawan yang menerima tunjangan tersebut.

Mulai Januari 2024, terdapat perubahan penting dalam metode perhitungan PPh 21, termasuk untuk THR, dengan diperkenalkannya skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Skema baru ini dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak bulanan bagi pemberi kerja dan wajib pajak. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan proses pemotongan pajak menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga semua pihak dapat memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan karyawan dan pemberi kerja.

Aturan Penerapan Pajak THR

Tunjangan Hari Raya (THR) resmi dikategorikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena dianggap sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, penting untuk memahami dasar hukum yang mendasari cara menghitung pajak THR secara tepat. Dasar hukum utama yang mengatur pengenaan pajak THR adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga memperbarui ketentuan tarif pajak progresif yang berlaku. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam pemotongan PPh 21.

Selanjutnya, rincian teknis mengenai perhitungan pajak THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Aturan tersebut mengatur tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 memberikan panduan pelaksanaan yang lebih rinci mengenai pemotongan pajak ini. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan setiap karyawan dapat memahami dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku terkait THR, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak yang seharusnya.

Memahami Metode Terbaru Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Pemerintah telah meluncurkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak Januari 2024 sebagai metode baru dalam perhitungan PPh 21, termasuk untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Skema ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak bulanan yang sebelumnya dianggap rumit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menghitung pajak THR.

TER dibagi menjadi dua jenis utama, yakni TER Bulanan dan TER Harian. TER Bulanan ditujukan bagi pegawai tetap atau tidak tetap yang menerima gaji bulanan, yang dikategorikan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak pada awal tahun. Sebaliknya, TER Harian diterapkan untuk pegawai tidak tetap yang memiliki penghasilan harian, satuan, mingguan, atau borongan.

Kategori TER Bulanan terbagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. Kategori A berlaku untuk PTKP dengan status TK/0, TK/1, dan K/0. Kategori B meliputi PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Kategori C ditujukan khusus bagi wajib pajak dengan status PTKP K/3. Penetapan kategori ini mempertimbangkan status perkawinan serta jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Dalam menghitung pajak THR menggunakan metode TER, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Ini mencakup jumlah THR yang diterima, penghasilan bulanan atau tahunan karyawan, serta status karyawan dan jumlah tanggungan yang dilaporkan (status PTKP). Selain itu, pengurangan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun juga harus diperhitungkan dalam skema TER ini.

Cara Menghitung Pajak THR Skema TER

Proses awal dalam menghitung pajak THR menggunakan metode TER dimulai dengan mengumpulkan semua penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan dalam bulan terakhir. Penghasilan bruto ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, serta semua bentuk pendapatan lain yang diterima pada bulan tersebut. Dengan langkah ini, semua sumber pendapatan dapat dipertimbangkan dalam perhitungan pajak. Untuk periode pajak dari Januari hingga November, PPh 21 dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan (termasuk THR jika diterima pada bulan tersebut) dengan tarif TER yang berlaku. Tarif TER ini disesuaikan berdasarkan kategori PTKP dan jumlah penghasilan bruto penerima, sehingga memudahkan proses perhitungan.

Sementara itu, perhitungan PPh 21 untuk bulan terakhir, yaitu Desember, memiliki mekanisme yang berbeda. Pada bulan ini, atau jika pegawai berhenti atau pindah kerja, perusahaan diharuskan untuk menghitung kembali PPh terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang PPh. Hasil dari perhitungan PPh Pasal 17 ini kemudian dikurangi dengan total PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan dari Januari hingga November. Jika hasil perhitungan ulang di bulan Desember menunjukkan bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan dari Januari hingga November lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam setahun, maka akan terjadi kondisi lebih bayar. Dalam situasi ini, perusahaan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut kepada karyawan pada akhir tahun pajak.

Pemahaman Mengenai Pajak THR

THR hanya akan dikenakan pajak jika penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Apabila total THR dan penghasilan neto dalam setahun berada di bawah batas PTKP, maka THR yang diterima tidak akan dikenakan pajak. Hal ini merupakan poin penting dalam perhitungan pajak THR yang perlu diperhatikan oleh semua pihak.

Selain itu, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga berpengaruh terhadap besaran pemotongan PPh 21. Karyawan yang tidak memiliki NPWP akan mengalami pemotongan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki NPWP. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memiliki NPWP agar dapat mengoptimalkan efisiensi perpajakan.

Pemberi kerja atau perusahaan bertanggung jawab penuh untuk memotong pajak THR dari penghasilan karyawan. Setelah pemotongan dilakukan, perusahaan wajib menyetorkan PPh 21 tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kewajiban ini sangat penting untuk menghindari sanksi perpajakan yang mungkin timbul.

Bagi karyawan baru atau yang masih dalam masa kontrak, THR tetap wajib diberikan setelah mereka bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Perhitungan THR untuk karyawan yang masa kerjanya di bawah 1 tahun dilakukan secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah dengan membagi Masa Kerja (bulan) dengan 12, kemudian dikalikan dengan total gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Perlu diingat juga bahwa tarif progresif PPh 21 yang diatur berdasarkan UU HPP berlaku secara umum. Penghasilan hingga Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%, sedangkan penghasilan di atas Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%. Untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000, tarif yang dikenakan adalah 25%, sedangkan penghasilan di atas Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%, dan untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.