Sanggah Jokowi, Gubernur Jateng sebut dana mengendap hanya Rp 1,8 T
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut dana APBD yang mengendap di bank daerah hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Ini sekaligu menyanggah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Pemprov Jateng mengendapkan dana APBN sebesar Rp 2,46 triliun di bank.
"Setelah saya cek langsung hanya Rp 1,8 triliun yang terdiri dari uang giro dan deposito," ungkap Ganjar, Kamis (4/8).
Menurut Ganjar, pihaknya tak mungkin sengaja mengendapkan dana dalam jumlah besar di perbankan. Mengingat, pemprov perlu pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di 35 kabupatan atau kota.
"Padahal kalau Jateng itu cepat-cepat mengeluarkan dan saya itu malah butuh lebih banyak lagi dana untuk dikeluarkan," katanya.
"Itu duit terus berputar, dari sisi pendapatan ada orang bayar pajak kendaraan bermotor, dari sisi pengeluaran dipergunakan untuk membayar pengerjaan berbagai proyek di beberapa daerah di Jawa Tengah."
Sebelumnya, Jokowi menyebut dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai sebesar Rp 214 triliun per Juni lalu. Jika itu dikeluarkan semua, menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdongkrak.
Berikut daftar Provinsi dengan endapan dana terbesar:
1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)
2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)
4. Riau (Rp 2,86 triliun)
5. Papua (Rp 2,6 triliun)
6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)
7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)
8. Banten (Rp 1,5 triliun)
9. Bali (Rp 1,46 triliun)
10. Aceh (Rp 1,4 triliun).
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun
Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya