Aturan Lembur di UU yang Baru: Perusahaan Wajib Minta Persetujuan Pekerja

Ketentuan lembur diatur ulang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan kini wajib memperoleh persetujuan pekerja sebelum mempekerjakan di luar jam kerja normal. Aturan ini tercantum dalam Pasal 116, yang juga mewajibkan perintah lembur disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media digital.

UU tersebut menetapkan batas lembur paling lama empat jam per hari dan 18 jam per minggu. Batasan ini dikecualikan untuk sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut.

Perusahaan juga berkewajiban membayar upah lembur bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja normal. Dalam Pasal 116 ayat (2), jam lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam, sedangkan setiap jam lembur berikutnya dibayar dua kali upah sejam.

Dasar perhitungan upah sejam mengacu pada upah pokok ditambah tunjangan tetap, kemudian dibagi 173. Sebagai ilustrasi, jika upah pokok dan tunjangan tetap seorang pekerja sebesar Rp 5.000.000 per bulan, maka upah per jam sekitar Rp 28.902. Dengan demikian, pembayaran untuk jam lembur pertama sekitar Rp 43.353, dan setiap jam lembur berikutnya sekitar Rp 57.803.

UU juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan waktu kerja lembur dan pembayaran upah lembur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.