Jaga Kedaulatan Energi, Peruri Dorong Infrastruktur Kepercayaan Digital

Ketahanan energi nasional kini tidak lagi sebatas mengenai kecukupan pasokan fisik dan infrastruktur. Di tengah derasnya arus modernisasi industri, keandalan sistem digital yang aman, transparan, dan dapat dipercaya menjadi pilar utama penentu keberlangsungan sektor energi tanah air.

Gagasan tersebut ditegaskan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) saat menghadiri gelaran Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Hadir sebagai pembicara, Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko membawakan topik bertajuk 'Membangun Ketahanan Nasional Melalui Kepercayaan Digital, Teknologi, dan Inovasi Strategis'. Ia menyoroti krusialnya penguatan proteksi data dan integritas dokumen dalam mengawal akuntabilitas tata kelola energi.

"Kedaulatan energi bertumpu pada pasokan, berakar pada kepercayaan digital. Di tengah semakin terhubungnya infrastruktur dan rantai pasok energi, kita harus memastikan bahwa setiap data, identitas, dokumen, dan transaksi memiliki tingkat keamanan serta integritas yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Teguh.

Meskipun digitalisasi memicu efisiensi operasional secara signifikan, sektor ini tetap dibayang-bayangi risiko siber. Mulai dari ancaman kebocoran data rantai pasok, penyimpangan penyaluran subsidi, pemalsuan dokumen pertambangan, hingga potensi peretasan pada infrastruktur vital nasional.

Transformasi Peruri

Untuk membendung celah tersebut, Peruri yang kini bertransformasi menjadi penyedia infrastruktur digital trust menyiapkan serangkaian solusi keamanan berbasis teknologi. Langkah ini mencakup penguatan identitas digital, autentikasi, sertifikasi elektronik, hingga sistem pelacakan transaksi terintegrasi.

Dalam praktiknya di industri energi, teknologi pelacakan (traceability) dan verifikasi digital ini dirancang untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar, menguji keabsahan penerima subsidi, hingga menjamin keamanan dokumen transaksi komoditas mineral serta batu bara.

"Setiap liter bahan bakar harus dapat ditelusuri, setiap penerima subsidi harus dapat diverifikasi, dan setiap komoditas energi harus memiliki rekam jejak digital yang terpercaya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pengembangan energi hijau, di mana data emisi, sertifikasi, dan transaksi karbon harus dapat dibuktikan secara transparan," ujar Teguh menambahkan.

Melalui keikutsertaan dalam ELBC 2026 yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) ini, BUMN tersebut mempertegas komitmennya untuk mengular kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem digital nasional yang aman, berkelanjutan, dan tepercaya.