Pemerintah Siapkan CNG Hingga Kompor Listrik Pengganti LPG 3 Kg

Kesepakatan kuota ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara upaya memangkas ketergantungan impor LPG.

Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan deretan solusi alternatif untuk menekan konsumsi LPG 3 kg di masyarakat. Langkah ini mencakup penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kg, pemanfaatan kompor listrik, hingga percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) serta jaringan pipa transmisi.

"Nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan, CNG dan seterusnya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Langkah antisipasi ini disiapkan menyusul penetapan kuota subsidi LPG 3 kg oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah sebesar 8 juta metrik ton. Angka kesepakatan tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan usulan awal yang mencapai 8,9 juta metrik ton.

Erani menjelaskan, kesepakatan kuota ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara upaya memangkas ketergantungan impor LPG, menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

"Nah itu, sementara untuk tahun depan, kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk LPG itu 8 juta (metrik ton)," kata Erani.

Pengetatan kuota ini terbilang krusial mengingat Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg pada 2026 akan tembus 8,6 juta ton—melampaui target yang telah dialokasikan dalam APBN 2026 sebesar 8 juta ton.

Data Penyaluran LPG 3 Kg

Gambaran lonjakan konsumsi tersebut diamini oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman. Ia memaparkan bahwa hingga Juli 2026, realisasi penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 5,05 juta ton dari total alokasi 8 juta ton.

Melihat tren tersebut, Laode memperkirakan total penyaluran LPG bersubsidi hingga pengujung 2026 akan menyentuh angka 8,677 juta ton, atau membengkak sekitar 108,46 persen dari kuota resmi. Bahkan, untuk tahun 2027, volume permintaan masyarakat diprediksi akan terus menanjak melebihi angka tahun 2026.

Di sisi lain, kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro serta postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 antara Banggar DPR RI dan pemerintah menetapkan volume LPG 3 kg bersubsidi tidak berubah, yakni tetap dipatok pada angka 8 juta metrik ton sama seperti alokasi APBN 2026.